Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
BERDASARKAN data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (BPS Sumut), hadirnya pandemi Covid-19 telah menyebabkan bertambahnya kemiskinan menjadi 1,343 juta per Maret 2021)
Dengan kenaikan ini, kemiskinan di Sumut di angka 9,01 persen.
Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut 60.570 jiwa ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang tersaji pada Maret 2020, yakni 1.283.290 jiwa atau 8,75 persen dari keseluruhan penduduk Sumut. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumut merupakan dampak nyata dari kehadiran wabah pandemi Covid-19.
Masih berdasarkan sumber data BPS, kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sumut lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan. Per Maret 2021 tercatat kawasan perkotaan memiliki 695.750 warga miskin. Angka ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan kawasan pedesaan yang tercatat memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 587.540 jiwa. Apa yang terjadi di Provinsi Sumut tentu mewakili gambaran besar dari kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan, terutama saat terjadi kelesuan ekonomi pda masa triwulan kedua 2020.
Banyaknya masyarakat yang terinfeksi dan meninggal karena wabah pandemi Covid-19 telah mengurangi daya tahan dan kemampuan anggota rumah tangga dalam mencukupi segala macam kebutuhan hidup sehari-hari, terutama jika infeksi wabah itu dialami seorang kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab besar terhadap pemenuhan nafkah. Selain itu, maraknya pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah pusat membuat roda perekonomian masyarakat menjadi tidak beroperasi 100% dari total kapasitas optimal. Kondisi ini membuat sebagian usaha ekonomi masyarakat harus tutup dan mengalami dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .
Konsekuensi Wabah
Hadirnya wabah pandemi Covid -19 juga turut mengakibatkan roda perekonomian Indonesia tumbuh negatif selama empat kuartal berturut-turut sejak masuk kuartal II - 2020. Barulah kuartal II 2021 negara Indonesia mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan data BPS, perkembangan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021, nyatanya mampu tumbuh secara positif sebesar 7,07 persen (YoY).
Terjadinya kenaikan di antaranya karena dibentuk beberapa komponen produk domestik bruto (PDB) yang secara perlahan, tapi pasti mulai bergerak positif dengan nilai kontribusi lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang terjadi
pada kuartal - kuartal sebelumnya.(BPS RI, 2021)
Namun, ekonomi Indonesia hari ini belum sepenuhnya pulih sebagaimana sebelum masa wabah Covid - 19. Meski, kemiskinan Indonesia secara akumulatif sempat sedikit turun dari yang awalnya 10,19 % pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021, tapi angka ini masih jauh lebih tinggi dari kondisi sebelum hadir pandemi yakni sebesar 9,22% pada September 2019 (BPS RI, 2021).
Terkait masalah krisis ekonomi, terjadinya penurunan ekonomi nasional secara nyata telah memberikan pengaruh besar bagi perubahan ekonomi Provinsi Sumut. Karena kontribusi besar ekonomi Provinsi Sumut terhadap nasional cukup besar yakni mencapai 5,06 persen. (BPS RI, 2019). Oleh sebab itu, tekanan ekonomi nasional berpotensi menurunkan daya tahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut secara regional.
BACA JUGA: Hari Pangan Sedunia dan Ketahanan Ekosistem Pertanian
Selama masa Covid - 19, ekonomi Sumut sempat mengalami goncangan. Pada 2020, Provinsi Sumut sempat mengalami kontraksi yang kuat pada masa Triwulan III. Namun, ini dapat ditutupi dengan kemajuan pada beberapa sektor seperti pada pertanian, keuangan, pengadaan listrik,properti, jasa pendidikan, hingga telekomunikasi dan internet (BPS Sumut, 2021).
Penurunan ekonomi Provinsi Sumut tergambar dari menurunnya pengeluaran, khususnya kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hingga akhir 2020, konsumsi rumah tangga Sumut mengalami penurunan sebesar 5,76 persen (y-on-y), (Kemenkeu RI, 2021). Artinya, baik pemerintah pusat dan daerah harus melakukan langkah taktis untuk
mengendalikan stabilitas konsumsi rumah tangga agar dapat terjaga dengan baik.
Program Efektif
Selama ini upaya taktis pemerintah dalam mengendalikan stabilitas konsumsi rumah tangga supaya berjalan stabil adalah melalui percepatan pelaksanaan vaksinasi nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan program bantuan sosial (Bansos) rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu.
Tapi faktanya agenda bansos ini tak sanggup mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Hal ini disebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang cendrung lemah membuat serapan ekonomi yang diberikan masyarakat tak begitu banyak berkontribusi secara penuh bagi peningkatan pendapatan negara.
Di sisi lain, lemahnya serapan investasi baik nasional dan lokal membuat pemerintah sering mengubah postur anggaran belanja modal demi dukungan terhadap sektor kesehatan dan sosial. Konsekuensi ini pun melahirkan terjadinya penurunan aktivitas ekspor dan impor. Tercatat, aktivitas ekspor nasional mengalami penurunan besar sebesar 14,36 persen (y-on-y) sedangkan pada aktivitas impor mengalami penurunan sebesar 23, 78 persen (y-on-y), (BPS RI, 2020).
Melemahnya kondisi ekonomi ekspor dan impor nasional, faktanya berdampak nyata bagi penurunan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atau investasi di Sumut sebesar 5, 50 persen (y-on-y) yang ujungnya memberi dampak nyata bagi naiknya kemiskinan di Sumut. Karena itu, untuk menyelesaikan dampak dari kelesuan ekonomi lokal yang berkepanjangan akibat adanya wabah pandemi Covid- 19, pemerintah Provinsi Sumut perlu memantapkan tiga langkah efektif penyelesaian.
Pertama, Pemerintah Sumut perlu terus menjaga kemampuan daya beli kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya stimulus ini menekan kemiskinan secara masif. Rasionalisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan subsidi bansos sesuai jumlah anggota keluarga sehingga uang bansos yang diberikan dapat dioptimalkan secara
langsung sebagai modal usaha dalam menunjang ketahanan hidup masyarakat.
Kedua, pemerintah Provinsi Sumut perlu melakukan terobosan dan langkah strategis pembaharuan melalui grand designterhadap berbagai program prioritas pembangunan Sumut. Skematis dari serapan anggaran daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat harus dapat berjalan cepat dan produktif. Maksimalisasi Transfer Keuangan Daerah
dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus terlaksana secara baik dan tepat guna sehingga alokasi anggaran dana digunakan seoptimal mungkin untuk dapat membiayai segala macam pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan sentra ekonomi, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) demi membangun kualitas masyarakat Provinsi Sumut yang unggul dan kompeten.
Ketiga, Pemerintah Provinsi Sumut perlu membuka seluas mungkin peluang investasi global dan lokal guna mendorong terwujudnya peningkatan insentif daerah melalui pajak dan retribusi, sehingga dampak investasi benar – benar berkontribusi besar bagi banyak peluang ekonomi masyarakat lokal yang ada di Provinsi Sumut. Jika semua
langkah taktis ini dilaksanakan secara sinergi dan terpadu, maka peluang pemulihan ekonomi secara cepat akan mudah terjadi di Provinsi Sumut yang akhirnya memberi banyak kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.
====
Penulis Analis Nasional dan Direktur Peneliti Jaringan Studi Indonesia.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan sebaiknya tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]