Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Polemik tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus bergulir, tidak saja di Provinsi Sumatera Utara, namun juga di berbagai daerah di Indonesia.
Berbagai tokoh nasional melontarkan pendapatnya, bahkan juga turut mengkritik sistem zonasi di PPDB. Sebab banyak yang ternyata mendadak pindah domisili untuk mengakali zonasi.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi adalah salah satu yang ikut memberi pendapat. Bahkan sejak awal menjabat, ia kurang sependapat dengan sistem zonasi di PPDB.
Gubernur Edy Rahmayadi pun sudah meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi sistem PPDB.
Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu, mengaku telah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia melaporkan bahwa sistem PPDB saat ini tidak objektif, khususnya di Sumut.
"Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media," ujar Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (21/07/2023).
Gubernur Edy Rahmayadi mengklaim tidak ada masalah dengan pelaksanaan PPDB 2023 di Sumut. Namun ia mengatakan terkhusus di Sumut belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan tersebut.
"Mengapa begitu, saya tidak berbicara provinsi lain. Sumut saya ini, 33 kabupaten/kota, jumlah guru daerah sana, tidak sama dengan jumlah guru di Medan," kata mantan Pangkostrad itu.
Gurbernur Edy Rahamayadi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan itu. Sehingga siswa-siswi yang pintar akan terkendala dan dibatasi dengan zonasi. Dampaknya, ia tidak bisa berjuang untuk lulus sekolah favorit dan terbaik seperti di Kota Medan ini.
"Infrastruktur di sana, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Di ujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah, sedang berusaha untuk maju," jelas Edy Rahmayadi.
Mantan Ketua Umum PSSI itu, memberikan solusi pelaksanaan PPDB dikembalikan dengan melakukan seleksi tertulis. Kemudian tidak dibatasi dengan zonasi. Sehingga terjadi seleksi secara alami.
"Kembali seperti dulu, (sistem dan seleksi) tes, sehingga seleksi alam. Sehingga motivasi anak itu, saya harus tes," ujar Edy Rahmayadi.
Edy Rahamayadi menilai PPDB tidak lepas terjadi kecurangan dengan sistem zonasi. Banyak masyarakat pindah alamat demi anaknya lulus disebuah sekolah negeri yang diinginkan.
Kemudian, Gubernur Edy Rahmayadi mengaku banyak diminta tolong dari masyarakat, agar anak-anaknya itu, diluluskan disekolah mereka daftar dan diinginkan.
"Ngapain saya tes, sudah pindah alamat, agar saya masuk disini (sekolah diinginkan). Banyak minta tolong sama saya," ujar Gubernur Edy.