Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu. Puluhan warga menggeruduk pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Multiagro Sumatera Jaya (MSJ) di Dusun Huta Godang, Desa Pulo Dogom, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatra Utara., Jumat (25/8/2023). Mereka meminta perusahaan menghentikan pengoperasian tungku pembakaran janjangan kosong (Jankos) karena tidak ramah lingkungan.
Saat aksi berlangsung, salah seorang tokoh masyarakat Rojali Panjaitan meluapkan kekecewaanya. Ia membeberkan bahwa telah ditipu dan dibujuk rayu oleh manajer pabrik, Ihsan Siregar dan Kepala Dusun (Kadus) Huta Godang, David, demi memuluskan pengeluaran izin pembakaran jankos dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Rojali Panjaitan mengaku sebelumnya didatangi Ihsan Siregar dan David di kediamannya. Dalam pertemuan itu mereka meminta restu Rojali untuk mengaktifkan pengoperasian tungku pembakaran Jankos yang janjinya akan ramah lingkungan.
Faktanya, Rojali dikecewakan dan merasa tertipu, ketika ada abu dari asap tebal sisa pembakaran jankos tersebut muncul di sekitar rumah warga setelah izin DLH diterbitkan.
Warga pun keberatan dan memastikan efek dari pembakaran jankos tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika ada pengakuan oleh Kadis Lingkungan Hidup Labura, Chandra Brata Tarigan yang menyatakan bahwa pembakaran asap yang dikeluarkan dari tungku pembakaran jankos tersebut akan berdampak negatif.
"Sudah kami tanyakan langsung kepada Kadis DLH di Kantor Desa Pulo Dogom. Pada saat itu hadir juga warga, Camat Kualuh Selatan, Bhabinkamtibmas dan KTU yang menggantikan ketidakhadiran manejer. Saya tekejut mendengar jawabannya terkait dampak asap yang dikeluarkan oleh pembakaran jankos PKS ini," sebut Rojali, di hadapan puluhan warga, pihak kepolisian, manajer PKS dan Kadus Huta Godang.
DLH menjawab, sambung Rojali, bahwa asap dan abu pembakaran jankos tersebut tidak akan berdampak secara langsung, tapi akan berdampak bagi kesehatan untuk jangka panjang.
"Artinya saya sudah ditipu, yang sebelumnya kata mereka bisa dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan bahwa ini (pembakaran jankos) tidak ada dampaknya bagi kesehatan," kata Rojali.
Sementara itu, warga juga meminta dan mendesak pabrik segera menghentikan pembakaran jankos, sebab mereka takut akan efek negatif bagi kesehatan untuk orang tua dan anak - anak yang ditimbulkan dari asap pembakaran itu.
Desakan itu ditujukan kepada manajer yang saat itu hadir menemui warga setelah berjam-jam lamanya aksi itu berlangsung di depan gerbang pabrik.
Di tengah pengawalan kepolisan, puluhan warga Huta Godang tersebut meminta kepastian jawaban manajer. Namun warga kecewa karena manajer masih beralasan meminta waktu untuk menyampaikan keluhan warga kepada pemilik pabrik.
"Karena investasi yang besar pada saat pembangunannnya, saya tidak bisa memutuskan, saya harus konfirmasi pimpinan saya di Medan karena ini menyangkut biaya yang terlalu besar. Jadi saya menunggu jawaban pimpinan saya dari Medan," kata Ihsan Siregar.
Selain meminta menyetop operasi pembakaran jankos, tuntutan sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu itu juga menyoal bau tidak sedap limbah, limbah cair yang dibuang ke sungai yang bermuara ke Sungai Kota Pinang dan suara bising pabrik.
Pengakuan dari manajer pabrik bahwasanya kolam limbah mereka saat ini masih dalam proses penyempurnaan yang menimbulkan bau tidak sedap sampai ke kediaman warga.
"Sampai saat ini kami masih mengupayakan memperbaiki bau yang menyengat, karena masih ada korekan-korekan di kolam limbah yang belum sempurna dan kesemuanya ini juga akan saya sampaikan ke atasan saya," kata Ihsan.
"Kapan ?," sahut warga.
"Hari ini juga akan saya sampaikan," jawabnya.
Namun warga tidak puas dengan jawaban dan alasan Ihsan. Warga terus mendesak dan menunggu jawaban pasti untuk memberhentikan pengoprasian tungku Jankos tersebut sambil memilih bertahan di depan Gerbang sampai pukul 18.00 WIB sesuai izin batas waktu aksi dari kepolisian.
Puluhan warga Dudun Huta Godang ini tidak hanya melakukan aksi di PKS PT MSJ saja, sebelumnya mereka juga melakukan aksi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor DPRD Labura.