Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting, menyoroti soal progres proyek pembangunan infrastruktur prioritas jalan dan jembatan atau yang dikenal dengan proyek Rp 2,7 triliun.
Ketua DPRD Baskami Ginting mengatakan publik telah mengetahui bahkan mencatat bahwa pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun itu ditargetkan rampung akhir Desember 2023.
Karena itu, Baskami Ginting mengatakan Dinas PUPR Sumut harus terbuka dan realistis soal proyek ini. Ia mengingatkan pekerjaan itu harus selesai di akhir tahun 2023.
Baskami Ginting juga menegaskan kepada Kadis PUPR Sumut, Marlindo Harahap, harus terbuka, termasuk jika dikonfirmasi awak media sebagai saluran informasi publik.
Lebih lanjut Baskami Ginting mengatakan terus mendengar dan bahkan menerima informasi bahwa proyek Rp 2,7 triliun di beberapa daerah masih ada yang terbengkalai.
Misalnya saja kepulauan Nias, dan pekerjaan Jalan penghbung Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat kabarnya sudah satu bulan terhenti.
Karena itu, politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan kembali agar Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap agar tidak menutup-nutupi informasi soal progres Rp 2,7 triliun ini. Apalagi anggaran yang digunakan untuk pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Sumut.
"Nanti saya tegur itu si Marlindo itu, supaya dia terbuka kepada media, harus ditingkatkannya, dia bertangung jawab sebagai kepala dinas, dia enggak boleh tertutup," kata Baskami Ginting saat ditanya wartawan, Selasa (03/10/2023).
Baskami Ginting mengatakan dirinya kerap turun ke aerah untuk melihat pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun ini. Ia mengharapkan pekerjaan ini dapat dirampungkan sesuai dengan target yang ditentukan.
"Saya sudah berkali kali turun ke daerah, melihat proyek 2,7 karena saya mengikuti metandatanggin dan mensetujui, saya lihat ini langkah langkah pemerintah cukup baik, harapan saya bulan 12 ini clear," ungkapnya.
Dari setiap tinjauan itu, Baskami Ginting langsung menginformasikan progres dan terus mendorong Dinas PUPR Sumut agar mendesak PT Waskita Karya dan KSO untuk melakukan percepatan realisasi proyek Rp 2,7 triliun.
"Ini terus kita dorong direalisasikan sampai akhir tahun ini. Kalau kontrak itu enggak selesai otomatis itu kontraktornya di denda, dia harus bertanggung jawab, cuman harus kita dorong," ungkapnya.
"Saya juga sudah ngomong sama eksekutif, itu segerakan, berjalan, karena ke lintas ke Nias, saya sudah ke Nias, sebagaian besar ke karo sudah hampir siap, simalingun uda hampir siap, di tapanuli juga sebagaian besar uda selesai," sambungnya.
Baskami juga meminta proyek Rp 2,7 triliun yang di Mandailing Natal (Madina) dan Nias segera diselesaikan. "Kita sudah bilang ke Pj Gubernur untuk dimonitor, sama-sama kita mengawasinya, kalau ini enggak selesai yang rugi itu kobtraktornya, ada pasal pasal yang di pertanggung jawabkannya," tambahnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Sumut yang dikonfirmasi, mengaku sedang berada di Jakarta. "Saya masih di Jakarta," kata Marlindo yang dikonfirmasi lewat saluran telepon.