Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
PADA hakikatnya proses memilih pemimpin di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan wujud kebebasan absolut rakyat untuk menentukan siapa yang dapat memimpin jalannya pemerintahan ke depan.
Tentunya setiap pesta demokrasi bukan hanya sekadar hasil ataupun siapa yang mampu merebut kursi panas tersebut. akan tetapi harus dideteksi lebih mendasar tentang proses pemilu yang berlangsung sehingga menciptakan output yang baik untuk kemajuan suatu negara.
Kita coba flashback ke belakang pada pemilu bulan februari lalu. Berdasarkan pengamatan dan fakta di lapangan masih banyak praktek politik yang jauh dari prinsip pemilu itu sendiri, yakni luber dan jurdil.
Pemilu bukan semata-mata hanya pada proses pencoblosan di TPS, namun ada hal paling krusial dan fundamental yang menjadi dasar untuk kita bisa menentukan siapa yang mempunyai kapasitas intelektual dan moralitas. Sehingga bisa mengendalikan serta mewujudkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mereka yang terpilih ke depan.
BACA JUGA: Pemilu dalam Kacamata Rakyat dan Politisi
Dalam proses pemilu tentu ada masa kampanye yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk memeriksa setiap pikiran yang perwujudannya berupa visi-misi yang ditawarkan dan menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah para calon tersebut punya ikhtiar mengabdi untuk kepentingan masyarakat umum.
Apakah visi-misi yang mereka rancang hanya sebatas bahan jualan politik dan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak ataukah seperti apa???
Sebagai warga negara yang baik kita punya tanggung jawab besar dalam proses pesta demokrasi ini. Masyarakat tidak boleh di-judge hanya mengharapkan amplop dari mereka calon pemimpin ini, akan tetapi harapan kita supaya ada pikiran yang konseptual dan sistematis dari para calon pemimpin ini yang menjadi indikator bagi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.
Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan datang kembali ada kegembiraan, sebab dimana adanya sirkulasi pemimpin serta kedaulatan kita sebagai warga negara untuk memberikan hak pilih dalam menentukan nasib suatu daerah satu periode ke depan.
BACA JUGA: Membunuh Demokrasi
Untuk pilkada bulan 11 nanti prosesnya sudah berlangsung dimulai dari tahap awal pendaftaran di setiap partai yang akan mengusung mereka hingga pada tahap akhir KPU mengeluarkan daftar calon tetap.
Masyarakat mempunyai peran penting pada proses pilkada ini. Sebagaimana pemerintahan demokrasi kekuasaan tertinggi menjadi milik rakyat. Pada proses pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung pengawasan yang proaktif dan intens menjadi fungsi kita bersama.
Masyarakat merupakan satu kelompok yang tidak boleh dipisahkan dalam proses politik. Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang sadar akan perannya terhadap sistem politik demokrasi.
Tentunya masyarakat harus mampu menyadari betapa penting kontribusinya untuk menciptakan demokrasi yang sehat lewat pemilu yang berkualitas. Untuk membangun pemilu yang berkualitas masyarakat harus kritis dan tajam dalam mengolah isi pikiran para elit politik terhadap apa yang menjadi rencana kerja ke depan.
Kita tidak boleh lengah dan harus mampu mencurigai mereka yang maju pada pilkada 2024. Jika kita berbicara tentang kejujuran dalam politik maka kita tidak pernah menemukan pemilihan yang benar-benar berkualitas. Kenapa demikian?? Karena masih banyak oknum elit politik yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat di dalam politik untuk kepentingan personal.
BACA JUGA: Generasi Emas, Budaya Literasi dan Pemilu 2024
Lebih mendalam kita berbicara tentang pergulatan pada pilkada ke depan ini. Sebagaimana kita berkaca pada pilkada sebelumnya dan bahkan hal yang sama sudah mulai mencuat di tengah-tengah masyarakat. Banyak calon kepala daerah yang berupaya keras untuk mendapatkan simpati masyarakat.
Para calon kepala daerah, baik petahana (incumbent) maupun calon baru sudah mulai sibuk menciptakan strategi politik melalui kampanye. Hal itu lumrah dan seyogyanya mereka persiapkan sebagai rencana kerja satu periode ke depan.
Pertengkaran pikiran pada masa kampanye dengan tujuan supaya rencana kerja tersebut dapat diuji kompleksitasnya dan bisa diwujudkan sebagaimana mestinya.
Terkadang rencana kerja yang dirancang relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat tidak ada. Ada banyak janji politik yang tidak masuk akal bahkan di gembar gemborkan di kalangan masyarakat seakan hal-hal itu bisa dikerjakan dalam satu periode kerja.
Masyarakat tidak boleh dikelabui dan harus mampu memilah dan memilih mereka yang benar adanya.
====
Penulis alumni Universitas Darma Agung Medan
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]