KUALITAS dalam hal kebijakan pengeluaran dan pendapatan negara harus benar-benar berlandaskan dengan konsekuensi pembangunan. Terlebih jika pemerintah mengalami defisit anggaran, maka harus ada kinerja sistem anggaran yang lebih ketat lagi.

Dalam proporsi ini, pemerintah harus dapat meninjau ulang bagaimana kualitas pengeluaran negara agar setiap kebijakan ini memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kesadaran seperti ini sesungguhnya penting karena beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan masalah pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus Rp 16.400 per dollar AS nyatanya memberi dampak serius bagi persepsi fiskal untuk kehadiran pemerintahan baru. Salah satunya bagaimana skema matang dalam
mengatur kestabilan Rupiah dalam ketahanan fiskal moneter negara.

Pelemahan nilai tukar Rupiah faktanya turut dipengaruhi oleh adanya dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama dengan ketidakpastian arah penurunan suku bunga The Fed yang memberi penguatan mata uang dollar AS, dan masih tingginya ketegangan geopolitik di beberapa daerah yang menjadi kekuatan dari pemasok pangan dan komoditas global telah memberi ketahanan fiskal menjadi semakin melemah.

Tak hanya soal tekanan yang ditimbulkan dalam negeri. Dalam tekanan domestik, terjadinya kenaikan permintaan valas oleh korporasi termasuk repatriasi dividen dan soal masih naik turunnya persepsi fiskal terhadap kestabilan ekonomi pada pemerintahan baru menjadi sederet masalah besar yang segera diselesaikan.

BACA JUGA: Hilirisasi Industri Bisnis Peternakan

Kontekstual Masalah
Pelemahan nilai tukar rupiah faktanya semakin besar seiring dengan kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal.

Dalam konteks inilah dibutuhkan langkah-langkah cermat dalam upaya stabilisasi BI untuk mengarahkan kebijakan produktif yang mendorong kenaikan pertumbuhan valatilitas dalam hal ini menyangkut kestabilan ukuran perubahan statistik suatu harga sekuritas dalam periode tertentu.

Pelemahan nilai tukar rupiah belakangan juga turut dipengaruhi oleh pemberitaan terkait kenaikan rasio utang pemerintahan baru yang akan datang. Investor asing masih menduga-duga dan berasumsi terkait rencana belanja pemerintah ke depan, terutama dalam membaca arah kebijakan ekonomi pemerintahan presiden terpilih.

Apakah pemerintahan Prabowo-Gibran akan membangun skema arah ekonomi yang akseleratif atau justru bergerak lamban. Hal ini yang menarik untuk dinantikan.

BACA JUGA: Tindakan Afirmatif Ekonomi Negara

Secara estimasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 serta Rencana APBN 2025 sejatinya belum ada indikasi pelebaran defisit fiskal sebagai konsekuensi dari belanja negara yang agresif.

Oleh sebab itu, tim ekonomi presiden terpilih atau presiden terpilih perlu mengklarifikasi dan mengonfirmasi arah defisit fiskal ke depan.

Secara realistis pemerintahan berikutnya ruang fiskal Indonesia yang cukup terbatas, sehingga pada posisi ini perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi, utamanya terkait dengan dampak dari peningkatan belanja negara terhadap pelebaran defisit fiskal.

Secara taktis tata kelola fiskal memang sangat berpengaruh terhadap peringkat utang Indonesia. Karena jika peringkat utang Indonesia semakin tinggi maka kesinambungan utang ke depan semakin besar.

BACA JUGA: Membangun Infrastruktur melalui Potensi Desa

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh dalam jangka menengah-panjang. Di sisi lain, intervensi di pasar keuangan oleh BI pun tidak bisa dilakukan terus-menerus karena cadangan devisa yang dimiliki relatif terbatas sementara ambang batas cadangan devisa tersebut minimal 130 miliar dollar AS atau setara enam
bulan impor.

BI sejatinya memiliki pertimbangan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Depresiasi rupiah terhadap dollar AS sempat mencapai Rp 16.400 akhir pekan lalu, terendah sepanjang 2024.

Jika mengulas sejarah masa lampau, pada 1990-an, depresiasi rupiah faktanya ditanggapi baik oleh pemerintah dan dunia usaha karena membantu meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

Penguatan dollarAS membantu dunia usaha, eksportir mendapatkan rupiah lebih banyak untuk digunakan mengembangkan usaha dalam negeri yang menggunakan banyak komponen lokal.

BACA JUGA: Nilai Utama Preferensi Ekonomi

Untuk saat ini depresiasi rupiah tidak serta-merta meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dan menambah devisa karena proporsi ekspor komoditas masih cukup besar, hampir 40 persen.

Ekspor komoditas rentan gejolak harga di pasar internasional, sementara sektor manufaktur lambat berkembang. Untuk saat ini, proporsi sektor manufaktur terhadap produk domestic bruto (PDB) terus menurun dari 25,3 persen pada 2001 (tertinggi sejak 2000) dan menjadi 18,3 persen pada 2022.

Beberapa unsur lain yang memengaruhi daya saing ekspor Indonesia, seperti biaya logistik masih tinggi, penguasaanteknologi dan kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, dan pelemahan pasar tradisional tujuan ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik April 2024 memperlihatkan jika neraca perdagangan Indonesia surplus selama 48 bulan berturut-turut, tetapi secara bulanan dan tahunan menurun.

Surplus neraca perdagangan nonmigas turun 4,37 miliar dollar AS, jika dibandingkan antara periode Januari - April 2023 dan Januari - April 2024. (BPS, 2024)

BACA JUGA: Momentum Strategis Hadapi Gejolak Ekonomi

Meskipun penguatan dollar AS dialami banyak negara dan dampak pada Indonesia termasuk sedang, Indonesia harus mengupayakan perbaikan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi sektor domestik dan perdagangan masih minimal. Perdagangan internasional harus meningkat disertai perbaikan kinerja sektor manufaktur.

Dalam peningkatan fiskal, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang kokoh. Reformasi diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan potensial serta meningkatkan modal manusia, fisik, dan kelembagaan, dalam konteks inilah langkah strategis dalam memastikan lingkungan bisnis yang sehat, mudah diprediksi dan terbuka pada
perdagangan,memastikan lingkungan bisnis yang sehat dan dapat diprediksi, terbuka pada perdagangan dan investasi. Semua dilakukan demi menjaga disiplin kebijakan fiskal.

Defisit anggaran maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih dapat mendukung target 2045. Namun, kebijakan itu memerlukan dukungan penerimaan, termasuk soal ekspor barang dan jasa demi dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan berkualitas.

Salah satunya, menjaga nilai tukar pada arah yang tepat untuk mendorong ekspor dan memberi kepastian hukum dan lingkungan bisnis untuk mendorong investasi domestik dan asing, dan mencari pasar baru di negara berkembang lainnya.

Fokus perlu diberikan pada sektor yang menyerap tenaga serta yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif, seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur. Indonesia perlu menguatkan perdagangan luar negeri dengan menjadi bagian dari kerja sama global.

Fokus Strategis
Pemberian insentif terhadap usaha produktif dan efisien setidaknya menjadi alternatif jitu dalam dalam menjaga kestabilan fiskal secara berkelanjutan.Pemberian insentif stimulan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditunjukkan untuk menjaga tingkat PDB.

Upaya ini penting untuk disikapi secara matang karena UMKM merupakan wadah penyumbang PDB yang cukup besar hingga 60% dari total PDB.

Selain itu, UMKM menjadi penyerap tenaga kerja hingga 95%. Jika sektor ini terdampak akibat krisis global, pemerintah harus memberi perhatian lebih karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Manfaat dari insentif ini membuat biaya dari UMKM berkurang dan keuntungan yang didapatkan bisa digunakan menjaga produksi. Pada sisi lain, insentif ini bisa dialihkan UMKM untuk menggaji karyawan agar mencegah terjadinya PHK.

BACA JUGA: Penataan Ulang Sistem Pertambangan Indonesia

Insentif sejatinya memberikan pengaruh pada belanja masyarakat, produktivitas UMKM, dan tingkat pengangguran. Akan tetapi selain dari pengaruh tersebut terdapat pengaruh lain yang memberi dampak besar adalah terjadinya perpindahan modal.

Hasil dari investasi asing dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang perekonomiaan. Dalam upaya untuk mencapai ketahanan fiskal,
maka diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Indonesia harus mengurangi ketergantungan dalam mengimpor pangan dan harus lebih mengandalkan sektor pertanian dalam negeri. Untuk itu maka banyak hal yang dilakukan pemerintah seperti membuka lahan untuk petani pemula, pengembangan penelitian varietas tanaman unggul, dan pemenuhan pupuk yang terjangkau.

Kebijakan fiskal perpajakan dapat diterapkan agar mendorong sektor pertanian dapat berkembangkan lebih cepat. Pemberian insentif atau pemotongan pajak dalam rantai pasok kebutuhan bibit, pupuk, atau peralatan pertanian.

Selain itu dapat juga diberikan insentif untuk hasil pertanian. Melalui program ini diharapkan semakin banyak minat masyarakat untuk bekerja sektor pertanian dan juga hasil pertanian meningkat kualitasnya.

Dengan kata lain, yang perlu diusahakan pemerintah untuk menjaga kestabilan fiskal sesungguhnya berangkat dari kekuataan modalitas sumber daya potensial yang ada dalam negara itu sendiri.

Jika ini terlaksana optimal maka kontekstualisasi keberlanjutan fiskal akan dengan mudah terwujud secara mandiri.

====
Penulis Analis, Konsultan dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]