Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Negara Vietnam memiliki kebijakan baru dalam menentukan standar kelaikan mobil impor yang masuk ke negaranya. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, ekspor mobil RI bisa terhambat. Mengingat, Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor mobil dari RI.

Hal tersebut dijelaskan, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menjelaskan akan terus memantau
perkembangan yang terjadi pasca diberlakukannya regulasi impor tersebut.

"Kami akan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Hanoi. Kami juga berharap negosiasi yang akan dilaksanakan Tim Delegasi RI dapat membuka hambatan akses pasar ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam," jelas dia melalui keterangan, Jumat (16/2).

Kebijakan tersebut tertuang dalam, regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) mengatur sejumlah persyaratan untuk kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

Sebagai informasi saat ini, Vietnam merupakan pasar ekspor otomotif yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS, ekspor mobil penumpang asal Indonesia ke Vietnam pada bulan Januari-November 2017 tercatat sebesar US$ 241,2 juta.

Nilai ini meningkat 1.256,5% (YoY) dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US$ 17,782 juta. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-3 negara pengekspor mobil penumpang ke Vietnam setelah Thailand dan China dengan pangsa pasar 13,12%.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, menjelaskan bahwa Vietnam mensyaratkan standar internasional untuk kelaikan kendaraan
termasuk emisi dan keselamatan. Vietnam menganggap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah diterapkan selama ini belum cukup sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

"Persyaratan yang ditetapkan Vietnam berpotensi membuat ekspor mobil penumpang Indonesia ke Vietnam terancam terhenti.Ketentuan yang dikeluarkan Indonesia yang sebenarnya juga sangat mendukung dan lengkap,masih dianggap belum dapat memenuhi standar kelengkapan persyaratan di Vietnam. Padahal sertifikasi yang dilakukan otoritas di Vietnam dan Indonesia menggunakan proses dan peralatan uji yang sama," jelas Oke. (dtf)