Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Sejumlah guru besar dan wartawan ramai-ramai 'berburu' jabatan dewan pengawas dan dewan komisaris BUMD milik Pemprov Sumut. Para guru besar itu adalah Hamidah Harahap (Teknik Kimia USU), Hasnudi (mantan Rektor Universitas Gunung Leuser, Aceh Tenggara) dan Marihot Manullang (mantan Rektor Universitas Simalungun).
Para guru besar ini merupakan 3 dari 76 orang pelamar yang saat ini bertarung merebut jabatan pengawas dan komisaris 4 BUMD yang tengah lowong. BUMD dimaksud adalah PDAM Tirtanadi, PT Dhirga Surya, PT Perkebunan Sumatera Utara dan PT Prasarana Sumatera Utara. Proses rekrutmen calon pengawas dan komisaris dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina.
Bersama ketiga profesor tersebut, terdapat 4 pelamar lainnya yang bergelar doktor. Berdasarkan gelar yang mereka miliki dan jabatan mentereng yang pernah diduduki, rasanya tak sedikit job yang bisa mereka garap dari dalam kampus dan tentu saja banyak uang yang dapat diraup. Tapi pengawas dan komisaris BUMD rupanya sangat menggoda dan menggiurkan.
Para kuli tinta atau wartawan juga tak sedikit yang ikut menguji peruntungan ingin merebut jabatan pengawas dan komisaris tersebut. Di antaranya Dedi Syahputra, Zulkifli Harahap dan David Susanto, Ikbal Hanafi Hasibuan dan Dewi Syahruni Lubis adalah nama lainnya. Selain berprofesi jurnalis, David juga pernah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu di Panwaslu Sumut serta staf ahli di DPRD Sumatera Utara.
Bekas anggota tim sukses (Timses) Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) juga tak ketinggalan. Misalnya, Walid Mustafa Sembiring yang merupakan Sekretaris tim Eramas di Pilgubsu lalu. Selain itu adalah Reza Fahlevi Rangkuti.
Beberapa nama yang juga ikut dalam kontestasi ini adalah sosok yang kerap masuk dalam pemberitaan media massa. Seperti Ronald Naibaho (mantan politikus Partai Demokrat Sumut) dan Swangro Lumbanbantu (bekas pengurus pusat GMKI).
Dalam proses rekrutmen angggota dewan pengawas dan komisaris ini ada sejumlah kejanggalan. Pertama, dalam pengumuman rekrutmen tidak disebutkan dengan jelas atau transparan BUMD mana saja yang membutuhkan jabatan pengawas dan komisaris. Keedua, tidak diungkapkan detail berapa banyak pengawas dan komisaris yang akan direkrut.
Cerita salah seorang pelamar yang tidak mau namanya disebutkan kepada medanbisnisdaily.com, saat mengantarkan surat lamaran di Biro Bina Perekonomian di kantor gubernur, petugas penerima surat lamaran menyatakan tidak ada pembukaan lowongan pengawas di PDAM Tirtanadi. Akan tetapi pelamar dipersilahkan mengajukan lamaran ke perusahaan penyedia air bersih tersebut.
"Ini kan aneh, Pemprovsu tidak terbuka di BUMD mana saja lowongan tersebut ada," katanya, Kamis (13/12/2018).
Kejanggalan ketiga, materi test tertulis para peserta seperti disuruh mengarang. Menuliskan pendapat masing-masing tentang BUMD dalam posisinya sebagai penyumbang pendapatan asli Daerah bagi pemerintah. Lalu tentang kenapa para pelamar harus dipilih menjadi pengawas atau komisaris.
"Materi test tertulisnya tidak terukur, jadi seperti mengarang. Apalagi jadwal pengumuman hasil test juga molor entah sampai kapan. Pemprov Sumut sangat tidak profesional," kesalnya.
Terhadapnya perubahan jadwal tersebut, Kepala Biro Bina Perekonomian Ernita Bangun menyatakan, membludaknya jumlah pelamar membuat mereka membutuhkan waktu lebih panjang untuk memeriksa hasil test tertulis. Tidak cukup waktu setengah hari seperti diperkirakan.
Sesuai jadwal, seyogianya Rabu (12/12/2018) pelamar yang dinyatakan lolos test tertulis sudah harus mengikuti test wawancara. Namun hingga hari ini, Jumat (14/12/2018), tahapan itu belum dijalankan.
"Nanti akan ada pemberitahuan resmi dari panitia kapan test wawancara dilaksanakan," kata Ernita kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (12/12/2018).