Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencurigai adanya dugaan politik uang dan mobilisasi massa saat kampanye kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Sumatera Barat. Bawaslu Sumatera Barat mempersilakan BPN Prabowo melaporkan dugaan tersebut.
"Kalau memang ada yang ingin melaporkan, tentu kami siap untuk menerima laporannya," kata Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Efitrimen saat dimintai tanggapan detikcom, Rabu (10/4/2019).
Surya mengaku belum menerima laporan BPN Prabowo. Namun dia memastikan akan menindaklanjuti jika laporan diterima.
"Tapi sampai saat ini belum ada laporan berkaitan dengan hal tersebut yang disampaikan langsung kepada Bawaslu Sumbar. Tapi kalau ada yang melapor tentu kita terima dan akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," ungkap Surya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga mencurigai adanya pembagian uang Rp 50 ribu saat kampanye kubu Jokowi-Ma'ruf di Sumatera Barat. BPN menduga uang tersebut untuk memobilisasi massa.
"Jadi pas bagi-bagi duit ada yang kita rekam. Jadi patut diduga yang datang diberikan nasi bungkus, diberikan uang Rp 50 ribu, dan juga diberikan baju gratis. Jadi patut diduga mereka melakukan politik uang Rp 50 ribu per kepala untuk mobilisasi massa. Tim kami memantau di lapangan dan kami punya rekamannya," kata juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa, (9/4).
Andre lalu mengirimkan video yang menurutnya direkam oleh salah satu timnya di Padang. Dalam video yang dikirimkan, ada ibu-ibu yang setelah diberi uang ditanya dan memberi jawaban akan memilih Jokowi. Ibu-ibu itu juga tampak mengenakan kaus kampanye Jokowi.
Terkait dugaan adanya politik uang ini, Andre menyebut pihaknya berencana akan melaporkan ke Bawaslu Kota Padang. Saat ini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pelaporan itu.
"Saya akan minta DPD Gerindra Sumbar untuk melaporkan ini ke Bawaslu. Ada rencana melaporkan. Saya lagi minta tim DPD Gerindra Sumatera Barat mengkaji itu. Saya sudah suruh DPD Gerindra Sumbar mengkaji," ungkapnya.dcn