Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi revolusi industri digital 4.0. Strategi tersebut disampaikan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Cornell University, Amerika Serikat, Rabu (10/4/2019).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk menjawab tantangan itu pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan sebesar 5%, dan anggaran jaring pengaman sosial sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani bilang, membelanjakan anggaran pendidikan bukan berarti tanpa tantangan. Dia mengatakan, tantangan pertamanya ialah membelanjakan anggaran yang merata di wilayah Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah didesentralisasi perlu penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketiga, pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat sesuai dengan kebutuhan industri.
"Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan insentif untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam pendidikan," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Kamis (11/4/2019).
Maka dari itu, dalam kebijakan fiskal pemerintah juga memberikan insentif antara lain pengecualian pajak untuk buku literatur, insentif pajak untuk riset dan pelatihan vokasi.
"Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk pendidikan di mana dalam periode 10 tahun telah menghasilkan banyak hal. Kami bisa mengirimkan 25.000 mahasiswa ke universitas terbaik di dunia termasuk Cornell University. Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk riset sebagai sarana alumni dan swasta untuk menguatkan riset dan development," jelasnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah dihadapkan pada persoalan stunting yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Pemerintah telah bekerja sama dengan World Bank untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, Pemerintah juga telah membuat universal health coverage untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan.
Sri Mulyani menekankan, tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas SDM tidak terletak pada anggaran atau kebijakan, tetapi pada eksekusinya. Hasil belanja untuk SDM tidak terlihat secara langsung dan membutuhkan waktu lama. Isu SDM juga harus diatasi dengan teknologi.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pengembangan SDM juga perlu dukungan masyarakat, salah satunya lewat pajak. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.
"Namun pajak juga bukan semata-mata untuk penerimaan. Kami menggunakan instrumen pajak dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif kepada orang yang tepat," tutupnya.(dtf)