Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2018 mencapai 71,39 atau meningkat 0,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan provinsinya, tercatat ada 21 provinsi yang memiliki IPM berkategori tinggi, 12 provinsi berkategori sedang dan 1 provinsi berkategori sangat tinggi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto mengatakan Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki IPM sangat tinggi di Indonesia. IPM DKI Jakarta tercatat sebesar 80,47.
"IPM tertinggi itu ada di DKI Jakarta. Terendah adalah Papua. Tapi Papua sudah masuk kategori sedang. Tahun lalu masih rendah," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar dari 64,58 tahun (Sulawesi Barat) hingga 74,82 tahun (DI Yogyakarta). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 10,83 tahun (Papua) hingga 15,56 tahun (DI Yogyakarta).
Dari rata-rata lama sekolah, penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 6,52 tahun (Papua) hingga 11,05 tahun (DKI Jakarta). Sedangkan pengeluaran per kapita di tingkat provinsi berkisar antara Rp 7,2 juta per kapita per tahun (Papua) hingga Rp 18,1 juta per kapita per tahun (DKI Jakarta).
"Tapi masih ada PR (pekerjaan rumah) untuk tingkatkan IPM di kabupaten-kabupaten yang masih rendah, terutama di Papua," ungkapnya.
Secara umum, ada delapan provinsi yang naik kelas (status IPM nya berubah). Sebanyak tujuh provinsi yang berstatus sedang berubah status menjadi tinggi, dan ada 1 provinsi yang meningkat statusnya dari rendah menjadi sedang yakni Provinsi Papua. Hal ini membuat tak ada satupun provinsi di Indonesia yang status pembangunan manusianya pada level rendah.
"Pertumbuhan IPM nya yang paling tinggi itu Papua. Untuk provinsi yang pertumbuhannya rendah adalah DKI Jakarta, Kepri dan Bali," kata Suharyanto.
Suharyanto bilang salah satu kunci peningkatan pembangunan manusia adalah pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut membuat pertumbuhan bisa semakin inklusif.
"Kembali kuncinya adalah pembangunan infrastruktur. Ke depan salah satu kuncinya dengan memikirkan sosial inklusif di mana kita berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, kesehatan dan lain-lain," katanya.(dtf)