Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa peran swasta dalam pendanaan riset and development (R&D;) masih rendah. Program R&D; di tanah air masih ditopang oleh pemerintah.
Pada APBN 2019, Sri Mulyani bilang anggaran R&D; dialokasikan sebesar Rp 35,7 triliun dan disebar kepada 45 kementerian/lembaga (K/L).
"Kontribusi penelitian masih didominasi pemerintah, 66% dari total belanja penelitian itu dari pemerintah, peranan swasta hanya 10%," kata Sri Mulyani di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Kontribusi pemerintah dan swasta terhadap anggaran R&D; di tanah air berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD. Sri Mulyani bilang, peran swasta di negara OECD terhadap dana penelitian sebesar 70%.
Menurut Sri Mulyani, kurangnya peran swasta juga dikarenakan alasan klasik yaitu masalah insentif yang diberikan pemerintah terhadap swasta yang terlibat dalam R&D.;
"Dominasi pemerintah atau kurang partisipasi swasta, paling mudah bilangnya tidak ada insentif jadi pemerintah mengeluarkan deductable," ujar dia.
Pemerintah belum lama ini menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Dalam beleid ini para swasta bisa fasilitas pajak hingga 300%.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga bilang bahwa pemanfaatan dana R&D; di Indonesia juga lebih besar untuk biaya operasional dibandingkan kegiatan risetnya.
Menurit dia, sekitar 47% dari total anggaran Rp 35,7 triliun digunakan untuk penelitian, sedangkan sisanya 53% untuk biaya operasional hingga belanja modal.
"Ini sesuatu yang harus kita teliti dan kaji apa yang salah, yang 53% tidak salah karena infrastruktur riset tidak ada," ujarnya.(dtf)