Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada Medan 2015 hanya 27 %. Hal itu menjadi rekor terendah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada yang ada di Indonesia. Teranyar, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang merupakan hasil dari Pilkada 2015 malah saat ini menjadi pesakitan. Sebab, suami Rita Maharani itu telah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK atas dugaan kasus suap.
Ketua KPU RI, Arief Budiman menyadari hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi penyelenggara pemilu. Namun, ia tidak ingin lebih jauh mengomentari hal tersebut. Sebab, jalannya roda pemerintahan bukan menjadi kapasitasnya.
"Ini dua hal berbeda, antara proses pemilu dan jalannya pemerintahan, tentu saya hanya punya kapasitas mengomentari jalannya proses pemilu. Pertama saya berharap peserta pemilu yang ditampilan adalah peserta yang terbaik, apakah dia berasal dari parpol atau berasal dari calon perseorangan, dia harus calon yang terbaik, karena dengan menghadirkan calon terbaik maka masyarakat punya semangat untuk menggunakan hak pilihnya," kata Arief Budiman usai melaunching Pilkada Medan di Merdeka Walk, Selasa (22/10/2019) malam.
Dia menyebut pasca berada dititik nadir pada Pilkada Medan 2015 lalu, tren partisipasi masyarakat di Kota Medan mengalami tren positif di Pilgub Sumut 2018 dan Pemilu serentak 2019. Di mana, tingkat partisipasi cenderung mengalami kenaikan.
"KPU Medan harus mengecek itu, apa faktor yang membuat partisi naik, dugaan saya DPT (Daftar Pemilih Tetap) bagus. Kedua karena peserta pemilunya, kompetisinya antar orang-orang yang baik itu semakin ketat. Sehingga masyarakat mau menggunakan hak pilihnya," paparnya.
"Hal ketiga kinerja penyelenggara pemilu lebih baik, nah faktor itu yang harus dipertahankan untuk bisa tetap meningkatkan partisipasi pemilih, karena nanti calon ditampilkan tidak bagus, kinerja KPU tidak baik, maka masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya," imbuhnya.
Kepala daerah hasil Pilkada 2020, kata dia, menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaganya agar tidak terkena persoalan korupsi.
"Itu tanggung jawab bersama untuk menjaga pimpinan dan kepala daerah kita tidak melakukan kesalahan lagi," ungkapnya.