Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah India memblokir 118 aplikasi dan game asal China, termasuk PUBG Mobile. Ternyata pemblokiran tersebut membawa berkah pada beberapa aplikasi lain.
Pemblokiran terhadap 118 aplikasi asal China ini adalah pemblokiran gelombang kedua, setelah sebelumnya ada 59 aplikasi asal China yang sudah diblokir. Berdasarkan data Sensor Tower, ada sejumlah aplikasi yang mengalami peningkatan berkat pemblokiran tersebut.
Peningkatan ini baik dalam jumlah download maupun jumlah pemasukan. Tiga aplikasi paling banyak didownload setelah pemblokiran tersebut, baik Android maupun iOS, adalah Garena Free Fire, Ludo King, dan Call of Duty (COD): Mobile.
Dalam data yang dikumpulkan antara 2 sampai 5 September ini, Free Fire didownload 2,1 juta kali, Ludo King 1,52 juta kali, dan paling bawah adalah COD: Mobile sebanyak 1,15 juta kali.
Sebagai informasi, Garena Free Fire adalah game battle royale yang dikembangkan oleh perusahaan asal Singapura, sementara COD: Mobile dikembangkan oleh Tencent Tianmei Studios bersama Activision Blizzard.
Sementara dari segi pemasukan, COD: Mobile adalah game dengan pemasukan kotor terbesar selama periode tersebut, dan Free Fire ada di posisi kedua. Sementara tiga game lain dengan pemasukan kotor terbesar itu adalah Gardenscapes, Candy Crush Saga, dan Coin Master.
PUBG Corporation, pemilik PUBG Mobile, sebelumnya sudah mengambil tindakan terkait pemblokiran game buatannya itu di India. Mereka menyebut kini Tencent bukan lagi publisher untuk PUBG Mobile di India, melainkan diambil alih langsung oleh PUBG Corporation.
PUBG Mobile adalah satu dari 118 aplikasi yang dilarang di India, bersama Baidu dan ShareSave dari Xiaomi. Larangan itu diumumkan sehari setelah seorang pejabat senior India mengatakan pengerahan pasukan di empat puncak bukit strategis di sepanjang perbatasan Himalaya yang bersengketa.
"Aplikasi ini mengumpulkan dan membagikan data secara diam-diam dan membahayakan data pribadi dan informasi pengguna yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan negara," demikian pernyataan Kementerian Teknologi India.(dtn)