Sekadar mengingatkan memori bersama bahwa, Mahkamah Partai Golkar sebelumnya telah membatalkan hasil Musyawarah Daerah X Partai Golkar Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020. Musda tersebut memilih Yasir Ridho Lubis secara aklamasi. Lantas ada pihak-pihak yang merasa keberatan lalu menagjukan gugatan ke Mahkamah Partai. Pada akhirnya Mahkamah Partai memerintahkan bahwa pelaksanaan Musda diulang. Inilah realitasnya, sehingga membuat Musda harus tersebut diulang. Sebelum adanya surat resmi dari DPP Partai Golkar, terjadi tarik ulur dan dialektika terhadap kapan dan di mana Musda dilaksanakan. Secara konstitusional partai, Musda harus diulang.

Musyawarah Daerah Partai Golkar akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 November di Jakarta. Hal ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Tampaknya terlalu besar kendala yang dihadapi Parta Golkar secara internal pada Pengurus DPD I Partai Golkar Sumatera Utara. Jika tidak ada apa-apa, maka akan lebih berterima jika Musda tersebut dilaksanakan di Medan, sebagai tempatnya DPD I Partai Golkar Sumut berkantor. Tentunya banyak pertimbangan untuk perbaikan Partai Golkar, secara internal maupun secara eksternal, maka diputuskan bahwa Musda tersebut dilaksanakan di Jakarta.

Bagi masyarakat Sumatera Utara, apakah hal itu bermasalah? Tentunya tidak ada pengaruhnya, kecuali bagi para pengurus partai, juga pendukung kandidat ketua yang akan diusungnya. Simpatisan kandidat harus berusaha bagaimana menjadikan jagoannya terpilih sebagai ketua. Tetapi itulah politik, dan inilah permainan politik internal dalam tubuh DPD I Partai Golkar Sumatera Utara. Enak untuk diikuti. Ada tarik ulur. Ada kontroversial yang bisa disakasikan masyarakat luas. Inilah partai dengan mainan politik untuk memajukan partai. Ini juga akan membangun kecerdasan berdemokrasi, bukan hanya pada kader partai; plus juga untuk segenap masyarakat akan teredukasi bahwa seperti inilah berpolitik.

BACA JUGA: Serunya Pilkada Medan

Yakinlah kita, bahwa keputusan dilaksanakannya Musda di Jakarta ini akan berdampak positif secara organisatoris. Diharapkan usai Musda akan dilaksanakan konsolidasi partai, sebaik mungkin, secepat mungkin, dan seefektif mungkin. Sebab, ada banyak agenda partai yang harus dilaksanakan. Setidaknya, dalam waktu dekat Pilkada serentak 9 Desember 2020, Partai Golkar harus menunjukkan eksistensinya agar memenangkan calon pasangan kepala daerah yang diusung. Jika periode ini berhasil. Maka langkah selanjutnya, Pilpres 2024 akan sedikit lebih mudah lagi memenangkannya; walaupun memang harus melakukan negosiasi tingkat tinggi.

Target utama Musda ini adalah terpilihnya ketua DPD dan pengurus yang secara langsung bisa melakukan konsolidasi kepada pengurus DPD II kabupaten/kota. Yang pada akhirnya, mampu mendekatkan masyarakat kepada Partai Golkar. Inilah grass-root yang menjadi “energi” bagi sebuah partai politik.

Prosesi Musda sejatinya dijalankan dengan menjunjung tinggi demokratisasi. Semua pihak harus mendukung nilai-nilai demokrastis. Tentunya, kita sepakat dengan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sumut, Samsir Pohan, yang menegaskan bahwa ada dua bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sumut yang sudah muncul ke permukaan telah menyampaikan bahwa mereka siap bertarung secara demokratis. Sampai kini Partai Golkar menjunjung tinggi demokrasi di tubuh partai. Maka lakukanlah secara demokratis. Demikianlah yang disampaikan beliau, sebagai salah satu kader partai yang potensial untuk membangun Partai Golkar pada hari ini dan mendatang.

BACA JUGA: Jalan Panjang Ijeck Merebut Kursi Ketua Golkar Sumut

Diketahui bersama ada dua kandidatnya, pertama adalah Yasir Ridho Lubis, yang juga sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumut. Kedua, adalah Musa Rajekshah yang bisa disapa dengan nama Ijeck, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara. Keduanya akan memperebutkan suara pemilihnya dalam Musda yang akan digelar tersebut.

Dengan mengedepankan semangat demokrasi, sejatinya Musda akan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai konstitusi Partai Golkar. Inilah harapan bersama. Sebab, pada beberapa pergantian tampuk pimpinan bukan hanya pada partai politik, terkadang tidak jarang disaksikan adanya kursi yang melayang di arena resmi. Terjadinya adu jotos. Tragisnya, hal itu dikonsumsi secara massal yang disebarluaskan media massa; maupun akun sosial media. Terjadi kekacauan dalam arena resmi. Sungguh memalukan jika terjadi hal yang seperti itu.

Alangkah kejamnya demokrasi jika untuk mencari seorang pemimpin mesti terjadi hal-hal yang jauh dari nilai dan semangat demokrasi. Sunguh sangat disayangkan. Namun biasanya, orang yang akan dipilih itu menunjukkan sikap yang wajar dan santun. Tetapi di lain pihak, para pendukungnya yang luar biasa menunjukkan ekspresi negatifnya; baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sungguh suatu perilaku yang jauh dari nilai kesantuan dan norma-norma demokrasi.

Dengan beberapa realitas yang telah ditunjukkan seperti itu, maka alangkah baiknya jika Musda DPD Partai Golkar kali berjalan tanpa gesekan yang berarti. Gesekan pastilah ada, tetapi hendaknya jangan sampai menimbulkan korban, baik moral maupun material. Sehingga fair-play memang berjalan dan hal ini bisa menjadi tontonan yang menjadi tuntunan bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, Musda Partai Golkar ini menjadi taruhan bagi partai itu sendiri. Sebab, jika hasil dari Musda menimbulkan perpecahan, maka akan sangat sukar untuk menyatukannya lagi. Terlebih akan sangat sukar dalam rangka konsolidasi partai menyongsong agenda politik mendatang. Siapapun yang terpilih dari kedua tokoh yang dimaksud, atau bahkan mungkin muncul tokoh yang lainnya, konsolidasi partai menjadi acuan utama. Lakukanlah konsolidasi untuk dan atas nama partai. Semoga Partai Golkar lebih baik dalam mengelola sumber daya internal.

Semoga sukses Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara!

====

Penulis Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara ([email protected]).

====

medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan sebaiknya tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]