Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memaparkan kenaikan kasus virus Corona (COVID-19) yang terjadi pada akhir November. Listyo mengatakan kenaikan kasus ini terjadi akibat kerumunan dalam beberapa minggu terakhir.
"Sampai saat ini tren terkait dengan masalah data COVID ini masih sangat tinggi. Di bulan November itu kita catat terendah di tanggal 9 November kurang-lebih 2.853, kemudian di minggu-minggu berikutnya terjadi kenaikan yang luar biasa, 3.000, kemudian 4.000, 5.000, kemudian tertinggi kemarin tanggal 29 November itu 6.267," kata Listyo dalam Rakornas Sentra Gakkumdu yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu RI, Kamis (3/12/2020).
Listyo kemudian menyoroti kerumunan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dari demo omnibus law, kerumunan saat kampanye, hingga kerumunan acara Habib Rizieq Shihab.
"Kenapa ini bisa terjadi? Karena beberapa waktu yang lalu terjadi kegiatan yang kami lihat di lapangan ini berdampak langsung, yaitu adanya demo pasca-omnibus law, terus kemudian kegiatan rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan kampanye dengan kegiatan yang bersifat pertemuan langsung, kemudian kegiatan-kegiatan yang terakhir kita lihat klaster baru dengan kedatangan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) di bandara, Petamburan, Megamendung, kemudian juga menambah angka COVID," tutur Listyo.
Ada 17 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada saat ini masih menjadi zona merah penyebaran virus Corona, kata Listyo. Jumlah kabupaten terbanyak yang menjadi zona merah ada di Pulau Jawa.
"Kemudian kalau kita lihat ada 17 kabupaten yang saat ini masih dalam zona merah. Jadi wilayah Sumatera itu kurang-lebih ada 5, di Jawa ada 7 atau 8, di Kalimantan ada 3. Jadi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada ini dengan baik di situasi dan tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi," katanya.
Listyo kemudian memaparkan hasil survei yang mengatakan kasus Corona akan naik ketika Pilkada tidak menerapkan protokol kesehatan. Dia menekankan jajaran kepolisian agar senantiasa melakukan pengawasan ketat.
"Terkait dengan kemungkinan melonjak atau meningkatnya angka yang terdampak COVID. Berdasarkan penelitian dari Indo Barometer, saya sampaikan kemudian untuk diantisipasi. Ini kalau kita tidak mampu mengantisipasi dengan baik, mulai dari kampanye, kemudian kerumunan yang ada ke depan ini kalau kita tidak bisa antisipasi ada terdapat 1.042.280 titik penyebaran kampanye dan 305.000 kegiatan di TPS nanti yang dapat menambah kurang lebih 156.000 angka penderita COVID-19," sebut Listyo.
"Tolong ini diantisipasi yang kemudian pelaksanaan kegiatan di TPS dengan penegakan protokol COVID dan pelanggaran terhadap itu betul-betul kita tindaklanjuti," lanjutnya.
Listyo menegaskan penegakan protokol kesehatan menjadi catatan penting. Dia juga meminta agar pengawasan dilakukan terhadap kampanye yang menggunakan bantuan sosial.
"Sekali lagi saya ingatkan untuk betul-betul bisa dilakukan untuk menegakkan aturan dan masalah protokol kesehatan. Ini menjadi catatan penting. Kedua bagaimana menjadi tidak terjadi penyelewengan terhadap program anggaran bansos atau PEN yang nantinya akan dilaksanakan masa-masa tenang kemungkinan money politics sangat tinggi ini juga diantisipasi. Apalagi di situasi pandemi COVID yang ada ini akan mengurangi tingkat kehadiran pengawas di lapangan," tuturnya.
Selain itu, menurut Listyo, perlu langkah antisipasi jika ada petugas yang positif Corona saat penghitungan suara. Kepada TNI dan Polri, Listyo menekankan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkda.
"Kemudian antisipasi juga terkait dengan dampak manakala ada petugas ataupun saksi yang terdampak COVID, dan itu tentunya mempengaruhi kegiatan penghitungan suara atau rekapitulasi. Betul-betul dijaga bagaimana netralitas TNI dan Polri. Ini juga menjadi catatan penting yang tentunya harus kita jaga sehingga proses ini berjalan dengan baik," katanya.(dtc)