Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyekatan saat PPKM Darurat perlu dievaluasi. Pakar menyarankan agar nantinya penyekatan dilakukan dengan basis data epidemiologis.
Guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir, menjelaskan bahwa penyekatan merupakan instrumen yang biasanya dipakai untuk menekan laju penularan wabah. Namun, dia melihat penyekatan yang dilakukan di Indonesia tidak menggunakan basis data epidemiologis.
"Penyekatan ini memang salah satu instrumen yang biasanya dipakai untuk menekan laju penularan dimana-mana. Cuma penyekatan yang di Indonesia, menurut saya, itu sepertinya nggak ada polanya. Jadi tidak berdasarkan data epidemiologis. Sehingga kita tidak tahu dimana penyekatan yang efektif," kata Sulfikar Amir saat dihubungi, Minggu (18/7/2021).
"Penyekatan itu jadi dilakukan secara insting aja. Tanpa ada satu basis data yang kuat, daerah mana yang harus disekat, daerah mana yang harus dibiarkan," lanjutnya.
Dia juga menyoroti penurunan kasus Corona harian saat menyentuh angka 54 ribu kasus pada Jumat (16/7) lalu. Menurutnya, penurunan kasus ini juga tidak bisa dijadikan bukti PPKM Darurat atau penyekatan. Pasalnya, data tersebut bisa saja bias.
"Penurunan kasus belakangan ini belum bisa dipakai sebagai bukti dari efek dari PPKM. Karena baru tiga hari. Bisa saja datanya bias mungkin karena pengetesan yang kurang dan pelaporan kasus yang kurang lengkap. Agak aneh kasus tepat 54.000," ungkapnya.
Dia mengaku setuju jika PPKM Darurat diperpanjang lagi. Bahkan, menurutnya, lebih diperketat. Dia memperingatkan agar jangan dulu berbicara soal relaksasi.
"Saya sangat setuju pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Atau bahkan semakin diperketat. Ini malah ada yang sudah bilang relaksasi. Ronde pertama juga belum," ujarnya.
Selain itu, dia mendorong ke depan, penyekatan harus berbasis data epidemiologis.
"Betul. Jadi penyekatan harus sesuai basis data epidemiologis," imbuhnya.
Jokowi Minta Penyekatan Dievaluasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa penyekatan saat PPKM Darurat perlu dievaluasi. Menurutnya, yang mesti diwaspadai saat ini adalah penularan di lingkungan keluarga.
Permintaan Jokowi agar penyekatan dievaluasi setelah dia memantau langsung aktivitas masyarakat di Jakarta saat penyekatan besar-besaran dilakukan seiring dengan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Meskipun dilakukan penyekatan, Jokowi melihat mobilitas masyarakat masih cukup ramai.
"Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi saya lihat masih cukup ramai, tadi malam saya ke kampung juga rame banget," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).
Tak hanya di Pulogadung yang Jokowi soroti. Dia juga melihat keramaian di 'kampung', meskipun tidak disebutkan kampung mana yang dimaksud.
Namun, Jokowi pada Kamis (15/7) lalu, sempat blusukan ke suatu permukiman warga di Sunter Agung, Jakarta Utara. Saat itu, Jokowi membagikan sembako dan paket obat ke warga di malam hari.
"Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus," ucapnya.(dtc)