Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan sejumlah langkah demi segera tercapainya kemandirian alutsista TNI, salah satunya lewat holding industri pertahanan Defend.ID. Holding industri pertahanan itu dinilai salah satu langkah strategis Kemhan mempercepat alutsista TNI yang mandiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati. Dia menyampaikan pemenuhan kebutuhan alutsista yang modern merupakan salah satu tugas utama Kemhan sesuai amanat Undang-undang.
"Holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kemhan RI untuk segera mencapai kemandirian Alutsista TNI. Pemenuhan kebutuhan Alutsista modern merupakan program utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai amanat Undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Susaningtyas dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).
Atas dasar itulah, Susaningtyas menilai holding industri pertahanan bisa jadi salah satu cara mempercepat procurement atau acquisition segala jenis persenjataan. Tak hanya itu, menurutnya cara tersebut juga memberi peningkatan sumber daya manusia BUMN dan BUMS.
"Melalui holding tersebut, berbagai mekanisme procurement dan acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara. Mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS," ucapnya.
Susaningtyas menyebut para pemimpin BUMN dan BUMS sudah seharusnya segera menyiapkan ahli dan operator yang menguasai segala alutsista, khususnya persenjataan dan peralatan deteksi. Mereka, kata dia, juga harus mampu memproduksi alutsista bersama pabrikan dari negara lain ataupun secara mandiri.
"Para pemimpin BUMN dan BUMS harus segera menyiapkan para ahli dan operator untuk menguasai terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan setiap jenis persenjataan, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dll. Para teknisi dituntut mampu memproduksi bersama pabrikan negara lain, untuk selanjutnya mampu memproduksi secara mandiri. Paralel dengan tuntutan tersebut adalah melengkapi berbagai fasilitas produksi dan laboratorium peralatan militer," jelasnya.
Lebih lanjut, Susaningtyas juga berpendapat harus ada pengaturan timeline mekanisme produksi agar kebutuhan alutsista bisa segera tercapai secara cepat dan tinggi. Selain itu, menurutnya holding industri juga bisa diarahkan memiliki paradigma kinerja reverse engineering sehingga dapat memenuhi kebutuhan alutsista TNI hingga perlengkapan industri lainnya.
"Keberhasilan holding industri pertahanan pada saatnya juga dapat diarahkan untuk memproduksi berbagai peralatan dan perlengkapan industri-industri lainnya. Investasi pemerintah untuk holding industri pertahanan diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, produktivitas sektor industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.(dtc)