MANTAN Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Susno Duadji mengungkapkan bahwa memberantas judi online sebenarnya cukup mudah jika dibandingkan dengan judi offline. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jejak elektronik yang tersebar dan ditinggalkan oleh pelaku judi online, yang memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan penyelidikan.

Susno menjelaskan bahwa jejak elektronik tersebut dapat dilacak melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sehingga transaksi yang dilakukan oleh para pelaku dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

Namun, masalah utama yang dihadapi dalam pemberantasan judi online adalah kemauan dan keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk benar-benar menanganinya.

Susno menyoroti pentingnya keseriusan penanganan dari berbagai pihak, termasuk Kominfo, Polri, hingga pihak bank, untuk bekerja sama dalam memberantas judi online. Keseriusan ini menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

BACA JUGA: Menilik Pemberantasan Judi Online oleh Pemerintah

Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas judi online. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang juga berstatus sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, mengumpulkan sejumlah ormas keagamaan untuk membahas langkah-langkah pemberantasan judi online.

Muhadjir menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk saling mengingatkan, menginformasikan, dan melaporkan jika ada indikasi judi online.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak hanya menjaditanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Selain itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) akan diminta untuk mengawasi minimarket yang menjual pulsa untuk judi online.

BACA JUGA: QRIS Revolusi Digital dalam Transaksi Nontunai

Pengawasan terhadap minimarket yang menjual pulsa isi ulang untuk bermain judi online diharapkan dapat membantu mengurangi akses masyarakat terhadap judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan memutus jalur internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja dan kota Davao di Filipina.

Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan yang ditujukan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP).

Menkominfo Budi Arie Setiadi bahkan memberikan surat peringatan ketiga kepada aplikasi pesan instan Telegram jika tidak ada respons dan tidak kooperatif dalam menangani konten judi online.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan komitmen Bareskrim Polri dan seluruh jajarannya untuk terus bergerak mengungkap kasus judi online di Indonesia.

Kapolri menyatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan upaya untuk menyentuh titik-titik yang selama ini mungkin sulit disentuh, bekerja sama dengan stakeholder, dan melakukan kerja sama internasional untuk mencapai hasil yang maksimal.

Meskipun upaya pemberantasan judi online telah dilakukan oleh berbagai pihak, tantangan terbesar tetap pada kemauan dan keseriusan dari pihak terkait. Salah satu tantangan utama dalam memberantas judi online adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kemauan dan komitmen yang kuat untuk menangani masalah ini secara serius.

Tanpa kemauan yang kuat dari pihak-pihak terkait, upaya pemberantasan ini hanya akan menjadi upaya yang setengah hati dan tidak efektif.

Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan besar dalam pemberantasan judi online. Lembaga-lembaga seperti Kominfo, Polri, dan pihak bank harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang maksimal.

Namun, seringkali koordinasi antara lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan prioritas, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya komunikasi yang efektif.

Hambatan-hambatan ini dapat menghambat upaya pemberantasan judi online dan membuat prosesnya menjadi lebih lambat dan kurang efisien.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kekuatan finansial dari industri judi online itu sendiri. Industri judi online memiliki sumber daya finansial yang besar, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi dan menyuap aparat penegak hukum serta pejabat pemerintah.

Potensikorupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan terbesar dalam memberantas judi online. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, mereka dapat menghalangi upaya pemberantasan dan bahkan melindungi pelaku judi online.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memberantas judi online secara efektif. Namun, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan ini bukanlah hal yang mudah.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai bahaya dan dampak negatif dari judi online, serta bagaimana mereka dapat berperan dalam melaporkan dan membantu penegakan hukum. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai masalah ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan judi online.

BACA JUGA: Mengeluhkan Kenaikan Harga Beras Meskipun Surplus

Komitmen yang kuat dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberantas judi online secara efektif. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang jelas dan tegas dalam menangani masalah ini, termasuk dengan membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya pemberantasan judi online.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sumber daya yang cukup dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, upaya pemberantasan judi online akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam kesimpulannya, meskipun upaya pemberantasan judi online telah dilakukan oleh berbagai pihak, tantangan terbesar tetap pada kemauan dan keseriusan dari pihak terkait.

Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memberantas judi online secara efektif.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, diharapkan judi online dapat diberantas secara efektif dan integritas hukum dapat ditegakkan di Indonesia.

Namun, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan kerja sama yang erat dari semua pihak yang terlibat.

====
Penulis Dosen UNTAG Banyuwangi

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]