Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Bandung Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti badan usaha milik negara (BUMN) mengenai investasi dari Cina. KPK menyebut perusahaan-perusahaan Cina tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
"Good corporate governance di Cina itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (9/5/2019) lalu.
Menteri BUMN Rini Soemarno menanggapi hal tersebut. Ia menyikapi hal ini dengan menyebut bahwa seluruh proses investasi di BUMN bersifat transparan. Ia memberi contoh mengenai kerja sama dengan Cina pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Semua kita transparan, mulai proses pembebasan lahan kita lalui proses secara hukum. Jadi kita juga bekerjasama dengan kementerian ATR BPN, kerjasama dengan Pemda untuk pembebasan lahan ini dan prosesnya sudah ada berdasarkan UU No 2," kata Rini saat ditemui di Bandung Barat, Selasa (14/5/2019).
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diketahui bekerja sama dengan Cina. Rini bilang semua hal dilakukan transparan termasuk koordinasi dengan partner dari Cina sendiri.
"Jadi itu kita transparan. Jadi apapun ya silakan saja untuk dilihat. Jadi ini karena kita juga joint venture, partner kita juga sangat menekankan transparansi, ya kita sama sama," kata Rini.(dtf)