Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumut) akan melaksanakan kegiatan Pendataan Lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023 (PL-KUMKM23) pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 mendatang. Pengumpulan data secara door to door dengan moda CAPI tersebut dilengkapi dengan geotag dan foto khusus untuk bangunan UMKM dan koperasi.
"Untuk cakupan di Sumut pada 2023 ini, PL-KUMKM diselenggarakan di 19 kabupaten/kota yakni 13 kabupaten dan 6 kota). Dengan petugas sebanyak 3.316 orang dengan rincian 138 orang koseka, 536 PML, dan 2.642 PCL. Kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2022-2024 menjadi titik awal grand design Sensus Eknomi 2026," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, Senin (4/9/2023).
Hasan mengatakan, selain untuk memperoleh data tunggal koperasi dan UMKM, kegiatan ini menjadi sangat penting nantinya untuk kegiatan BPS kedepan. Karenanya kontribusi semua pihak diharapkan ikut menyukseskan kegiatan besar ini.
"Kepala BPS dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota agar dapat saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating terhadap data-data yang telah terkumpul, agar keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan menavigasi bisnis UMKM ke depan," katanya.
Hasan juga mengajak semua pihak menjaga komitmen bersama dalam kolaborasi statistik, kapabilitas statistik dan pemanfaatan statistik dalam rangka memperkuat Sistem Statistik Nasional dan memperkuat kelembagaan BPS sebagai dirigen penyelenggaraan statistik secara nasional.
Hasan mengatakan, dalam pembangunan dibutuhkan Evidence-based policy untuk penyusunan kebijakan. Statistik yang dibutuhkan diawali dengan tahapan perencanaan, penentuan target dan strategi pembangunan.
Kemudian tahapan pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan input dan proses untuk mencapai target yang diharapkan. Tahapan pengendalian guna memastikan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan yang dipenuhi. Serta tahapan evaluasi untuk mengukur outcome, efektifitas dan dampak pembangunan serta bagaimana keberlanjutannnya.
"Dalam menyusun strategi pembangunan diperlukan dukungan data yang baik. Untuk itu, kolaborasi penyediaan data dari setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sangat diperlukan dalam mendukung Satu Data Indonesia , baik antara BPS dengan K/L/Pemda," katanya.
Dia menambahkan, BPS bertanggungjawab menghasilkan data makro yang akurat dan berkualitas sesuai dengan amanat UU Statistik No.16 tahun 1997. Sedangkan K/L/Pemda untuk keperluan intervensi kebijakan pada level mikro, untuk memberikan akses masyarakat kepada layanan program yang membutuhkan penyediaan data mikro bersifat target sasaran.
"Saat ini karakteristik dan keberadaan KUMKM sangat dinamis berkembang. Tentu, tantangan yang dihadapi oleh pelaku KUMKM tidak dapat diabaikan..Faktor yang mempengaruhi performa KUMKM diantaranya adalah regulasi, keadaan pasar, akses terhadap dukungan finansial, pengembangan dan inovasi usaha kapabilitas wirausaha dan budaya wirausaha," kata Hasan.
Jadi, untuk membantu KUMKM dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku KUMKM.
Untuk itu pemerintah mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi. Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDTKUMKM), merupakan sebuah platform inovatif yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber terkait UMKM menjadi satu data tunggal yang terintegrasi.
Dikatakan Hasan, PL-KUMKM yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. Data yang diperoleh antara lain informasi tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan, permodalan, penggunaan internet, izin usaha, dan pola kemitraan.