Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
INDONESIA merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945. Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga negara yang penting dalam sistem politiknya, di antaranya adalah presiden sebagai kepala negara/pemerintahan (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dan Mahkamah Konstitusi (yudikatif).
Seiring dengan berjalannya waktu, politik dan sistemnya di negara kita terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui bagaimana peradaban politik saat ini di Indonesia dan fenomena-fenomena politik yang terjadi?
Politik adalah proses pembuatan keputusan dan pengaturan dalam suatu sistem sosial yang melibatkan distribusi kekuasaan, pemerintahan, dan pengaruh di antara individu, kelompok, atau lembaga.
BACA JUGA: Hidup di Tengah Gempuran Media Sosial
Politik melibatkan berbagai aspek seperti pembentukan kebijakan, pemilihan umum (pemilu), pemerintahan dan negosiasi antara berbagai kepentingan yang berbeda. Tujuan utama politik adalah untuk mencapai kestabilan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Peradaban politik di Indonesia saat ini adalah suatu fenomena yang kompleks dan menarik untuk didiskusikan. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal sistem politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, ada beberapa tantangan dan masalah yang masih dihadapi dalam peradaban politik Indonesia saat ini.
Salah satu aspek penting dalam peradaban politik Indonesia adalah pemilihan umum. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah.
BACA JUGA: Jangan Terlalu Berani Jadi Capres-Cawapres
Pemilu yang terakhir diadakan pada tahun 2019, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Namun, masih ada tantangan dalam hal keadilan pemilu, seperti money politic, politik identitas yang menjadi pemecah belah, dan kecurangan pemilu.
Selain pemilihan umum, partisipasi politik juga dapat dilihat dalam bentuk gerakan sosial dan demonstrasi. Indonesia telah menjadi saksi dari berbagai gerakan sosial yang signifikan, seperti gerakan mahasiswa, buruh, dan petani.
Gerakan-gerakan ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan menuntut perubahan yang lebih baik. Namun, seringkali gerakan-gerakan ini menghadapi tantangan dari pemerintah, seperti penindasan, kriminalisasi, dan pembatasan kebebasan berpendapat.
Isu korupsi juga merupakan masalah yang signifikan dalam peradaban politik Indonesia. Korupsi telah menjadi budaya yang meresap dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan telah merusak integritas lembaga-lembaga publik.
BACA JUGA: Berharap kepada Wakil Rakyat
Meskipun telah ada upaya untuk mengatasi korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi. Masalah ini telah merugikan pembangunan nasional, menghambat investasi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Peradaban politik di Indonesia juga ditandai oleh polarisasi politik yang semakin meningkat. Pemilu dan kontestasi politik sering kali memunculkan persaingan yang sengit antara partai politik dan kandidat.
Persaingan ini seringkali dibarengi dengan retorika yang memecah belah dan penyebaran hoaks. Hal ini menyebabkan polarisasi politik di masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik dan persatuan yang ada.
Selain tantangan tersebut, peradaban politik di Indonesia juga dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang efektif dan implementasi kebijakan yang baik. Birokrasi yang korup, regulasi yang kompleks, dan kurangnya akuntabilitas seringkali menghambat upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.
Peradaban politik Indonesia juga perlu menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan minoritas.
BACA JUGA: Mari Gunakan Hak Pilih Kita!
Tantangan dan masalah dalam peradaban politik Indonesia saat ini membutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya untuk memperkuat integritas pemilu, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif.
Perlu ada upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik dan implementasi kebijakannya. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk melawan polarisasi politik dan penyebaran berita hoaks.
Peradaban politik di Indonesia saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang sejak kemerdekaan. Meskipun masih ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, peradaban politik Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Pada era reformasi, banyak perubahan positif yang terjadi, seperti kebebasan berpendapat yang lebih besar, keberagaman politik yang semakin berkembang, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses politik.
Peradaban politik Indonesia saat ini juga ditandai dengan adanya upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin dalam berbagai reformasi kelembagaan yang dilakukan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Badan Pengawas Keuangan Negara (BPK). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam manajemen negara.
BACA JUGA: Potensi Konflik Sosial Pilpres 2024
Peradaban politik Indonesia juga mencerminkan semangat yang inklusivitas dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi, menjadi landasan dalam peradaban politik Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan program-program perlindungan sosial.
Selain perbaikan dan perkembangan yang telah dicapai, peradaban politik Indonesia saat ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah polarisasi politik yang semakin meningkat.
Persaingan politik yang sengit dan retorika yang memecah belah seringkali mengakibatkan konflik dan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif guna memperkuat persatuan yang ada.
Masalah korupsi juga tetap menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun telah ada upaya untuk memerangi korupsi, tetapi masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat integritas lembaga-lembaga publik dan memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan korupsi.
Peradaban politik Indonesia juga perlu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan dan perlindungan sosial, tetapi masih ada kesenjangan yang signifikan antara kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
BACA JUGA: Peran Perempuan Menuju Pesta Demokrasi 2024
Dalam rangka memperkuat peradaban politik Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang proses politik dan hak-haknya sebagai warga negara.
Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga perlu didorong agar kepentingan dan aspirasi mereka dapat diwakili dengan baik.
Oleh karena itu, peradaban politik Indonesia saat ini mencerminkan adanya kemajuan dan upaya untuk membangun sistem politik yang lebih baik. Meskipun masih ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, dengan kerjasama dan dedikasi yang terus-menerus, Indonesia dapat terus mengembangkan peradaban politik yang inklusif, adil, dan berkeadilan.
====
Penulis Alumni FISIP UDA Medan, tinggal di Siduaori, Nias Selatan
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]