Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
PREDIKSI peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 2024 diyakini bisa tercapai. Syaratnya, hal itu harus didukung serangkaian langkah taktis memajukan segala macam potensi ekonominasional. Salah satunya melalui kebijakan pemimpin yang mampumengorkestrasi segala bentuk potensi rasional ekonomi negara.
Dalam konteks ini, momentum pemilihan umum (Pemilu) 2024 setidaknya bisa menjadi agenda perubahan strategis dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan keluar dari tantangan middle income trap alias dari pendapatan kelas menengah bawah menjadi menengah atas.
Meskipun kebijakan pemimpin baru Indonesia nantinya akan bersinggungan dengan realitas kebijakan ekonomi Indonesia masa mendatang. Namun, persoalan mendasar akan urgensinya pemajuan lini-lini penting dalam perbaikan ekonomi menjadi hal yang harus diprioritaskan secara matang.
BACA JUGA: Dekonsentrasi Ekonomi Digital Indonesia
Pemerintahan baru Indonesia yang akan terbentuk pada 2024 mendatang harus mampu memberikan skematisasi praktis tentang ranah apa saja yang dapat berperan penting mendukung peningkatan pertumbuhan nasional sekaligus sebagai motoris utama perbaikan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Memajukan Pertanian
Salah satu ranah ekonomi yang berkontribusi besar dalam membangkitkan motoris ekonomi Indonesia adalah pada sektor pertanian.
Berdasarkan kajian hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I ada beberapa masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Di antaranya soal pentingnya regenerasi petani, masalah distribusi pupuk, peningkatan usaha petani, kepemilikan lahan, dan perlindungan lahan baku sawah.
BACA JUGA: Sarjana Pengangguran, Media Sosial dan Sumber Cuan
Dalam analisa hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kebijakan pengendalian inflasi, masalah jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) bertambah, tetapi malah diikuti dengan penurunan usaha pertanian perorangan (UTP).
Rasionalisasi ini menunjukkan jika jumlah orang yang memiliki usaha pertanian harus mampu mendukung kesejahteraan ekonomi rumah tangga tani.
Tantangan semakin membesar manakala meningkatnya jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Bertambahnya petani kecil itu bisa
terjadi karena penyusutan lahan dan alih profesi nonpetani menjadi petani.
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 Tahap I, rasio UTP terhadap RUTP juga turun dari 1,21 pada 2013 menjadi 1,03 pada 2023. Kondisi ini menjelaskan jika dalam 10 tahun terakhir,dari 100 rumah tangga petani,jumlah petani yang bergerak di UTP berkurang dari 21 orang menjadi tiga orang.
BACA JUGA: Hidup di Tengah Gempuran Media Sosial
Dalam periode sama, jumlah petani gurem di Indonesia tampak bertambah 2,64 juta rumah tangga, yakni dari 14,25 juta rumah tangga menjadi 16,89 juta rumah tangga.
Dari realitas ini tampak jika usaha pertanian dinilai tidak lagi menjadi ranah yang menguntungkan.
Dalam persoalan tanaman pangan, terutama padi dalam skala produksi padi nasional faktanya rata-rata turun 1 persen per tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), nilai tukar petani tanamanpangan pada 2021 dan 2022 juga selalu berada di bawah ambang batas 100, yakni 98,5.
Itu artinya biaya produksi ma-sih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani. (Kementan, 2023) Baru pada semester II-2023 petani dapat untung karena harga gabah tinggi.
Namun, nilai dari keuntungan ini kembali akibat kebijakan pemerintah yang mengalokasikan impor beras sebanyak 3,5 juta ton pada 2023 dan 2 jutaton pada 2024.
Dalam kondisi ini, pemerintah harus menggunakan data hasil sensus pertanian 2023 sebagai basis rasional kebijakan taktis pada sektor pertanian. Pemerintah harus menjamin harga gabah di tingkat petani tetap menguntungkan, menekan impor beras, memastikan transformasi subsidi pupuk berjalan dengan baik, melindungi lahan
tanaman pangan, dan meningkatkan kualitas pertanian.
Dalam pokok ini reformasi subsidi pupuk, perlindungan lahan baku sawah, dan pemutakhiran data lahan irigasi menjadi pokok-pokok penting untuk dapat diselesaikan secara baik.
Pengkondisian perubahan skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung yang akan disalurkan pada rekening bank atau dompet digital petani harus menjadi rangkaian proses perbaikan dalam tempo cepat.
BACA JUGA: Digitalisasi UMKM untuk Indonesia Maju
Dalam kondisi ini, kebijakan subsidi harus dapat diberikan langsung kepada penerima dan bukan barang sehingga harga pupuk akan sesuai harga. Disinilah adanya identifikasi data konseptual dan praktis menjadi penting. Karena harus bisa diintegrasikan dalam peta jalan pertanian secara nasional.
Karena jangan sampai validitas data pertanian tak sejalan dengan kondisi nyata pertanian sesungguhnya di lapangan yang ujungnya hanya melahirkan kekosongan lahan baku sawah yang ujungnya hanya memberi kemunduran bagi serapan ekonomi lokal dan nasional.
Ke depan perlu didorong peningkatan usaha pertanian ketiga komoditas karena perkembangan sektor pertanian dengan beragam program akan memberi proyeksi besar atas kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dorongan intensifikasi dan mekanisasi pertanian, mulai dari penanaman hingga saat panen faktanya telah memberi evidensi penting bagi kestabilan pangan secara nasional dan hal itu selama dua tahun masa wabah pandemi, sektor ekonomi Indonesia sangat dibantu oleh tetap stabilnya kondisi ekonomi pertanian secara nasional.
Tentu pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi tetap harus menggalakkan diversifikasi pertanian. Tanaman yang ditanam bukan hanya padi, melainkan bahan pangan lainnya. Khususnya di wilayah dengan tanah yang masih luas, hal ini sangat penting untuk ditingkatkan demi mendorong program ekstensifikasi pertanian
Optimalisasi BUMN
Sektor lain yang harus menjadi motoris pembangkit perekonomian nasional adalah pada sektor badan usaha negara. Karena faktanya badan usaha milik negara pada periode 2020 sampai 2024 secara konsolidasi diproyeksi lebih besar dari total penyertaan modal negara pada periode yang sama.
Selain dividen, kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak juga tampak meningkat seiring perbaikan kinerja ekonomi secara nasional.
BACA JUGA: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Amanat Satu Data Indonesia
Jika diamati secara analisis, terhitung sejak awal tahun hingga 19 November2023, BUMN Indonesia berhasil menyetorkan dividen kepada negaras ebesar Rp 81,1 triliun, angka ini jelas melampaui target Rp 35,3 triliun.
Dengan target dividen BUMN pada 2024 masih bertumbuh hingga Rp 85,2 triliun. Sementara total penyertaan modal negara (PMN) yang diterima BUMN pada periode yang sama mencapai Rp 35,3 triliun.
Maka secara sederhana taksiran nilai PMN yang diterima oleh BUMN pada 2024 akan naik menjadi Rp 41,9 triliun. Dengan dasar ini jelas jika ada potensi motoris ekonomi yang sangat besar jika skematisasi implementasi BUMN mampu benar-benar beroperasi baik dan tanpa ganguan.
Secara rinci, total realisasi dan usulan PMN selama 2020 sampai 2024 mencapai Rp 226,1triliun. Adapun realisasi dan usulan dividen di periode yang sama lebih besar, yakni Rp 279,4 triliun.
Dalam mendukung total realisasi ini semua laporan tahunan keuangan BUMN harus dapat terkonsolidasi dengan baik dan transparan karena pada pokok inilah segala macam bahan pijakan akan dapat mempengaruhi kestabilan BUMN dan ketahanan ekonomi pada umumnya.
Dukungan besar BUMN terhadap segala macam bentuk program strategis diharapkan turut berkontribusi dalam meningkatkan gerak roda pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Secara sadar, publik tentu sangat mengharapkan jika semua langkah konsolidasi BUMN mampu memberikan dampak yang stimultan bagi pemetaan segala macam ruang ekonomi Indonesia.
Apalagi jika melihat data perkembangan terbaru, hingga akhir tahun laba BUMN bisa mencapai Rp 250 triliun atau dua kali lipat dari laba konsolidasi BUMN pada
2021, yakni Rp 125 triliun.
BACA JUGA: Media dan Etika Komunikasi Politik Dalam Perspektif Islam
Jika hal ini serius untuk diintensifkan maka hal ini berdampak besar pada realisasi peningkatan kontribusi BUMN kepada negara melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.
Akhir kata, untuk memacu motoris pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal yang tak dapat dibantah dalam penataan saat ini adalah dukungan pemerintah dan pihak swasta untuk bersama- sama mengintensifkan skematisasi berbagai proyeksi dalam penerapan secara tepat guna.
Jika upaya ini dilakukan secara stabil maka tak mustahil peningkatan kemajuan ekonomi akan berdampak secara luas dan komprehensif.
====
Penulis Analis dan Mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]