Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan seluruh fraksi DPR pada hari Selasa (21/11) besok. Hal ini dilakukan untuk mencapai satu suara terkait pergantian Ketua DPR.
"Kan ini kalau persoalan hukum soal e-KTP kalau mengacu pada UU MD3 sudah jelas. Harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru kemudian bisa diambil satu tindakan, itu soal hukumnya e-KTP," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Para fraksi akan diminta pendapatnya terkait dugaan pelanggaran etik Novanto. Sebelumnya, F-NasDem dan F-PAN mendesak Novanto dicopot dari Ketua DPR.
"Namun kan ini perkembangan terakhir juga ada beberapa laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang timbul ketika ketua DPR berhalangan untuk menjalankan tugas-tugasnya dan juga berdampak kepada marwah dan kehormatan DPR," jelas Dasco.
"Nah untuk itu, MKD besok akan mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi untuk menyamakan persepsi dan pendapat mengenai masalah hal ini," sambung Waketum Gerindra ini.
Dasco menuturkan, ada laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto kepada MKD. Laporan tersebut yakni bahwa Novanto tak bisa menjalankan sumpah dan janji jabatan.
"Kan ada yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu bahwa ketika yang bersangkutan sudah ditahan ada dugaan pelanggaran etik. Kan tidak dapat melaksanakan sumpah janji dan jabatan, tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak dapat adil kan ini tidak tahu ditahan selama berapa hari. sehingga ini kasus yang berbeda, ada juga desakan dari seluruh fraksi sehingga kita perlu menyamakan persepsi," ungkapnya.
Dalam UU MD3, MKD dapat menggelar sidang dugaan pelanggaran etik tanpa harus melalui aduan. Namun, Dasco menerangkan, masih terdapat perbedaan pandangan antar-fraksi.
"Ya bisa begitu, tapi kan karena ini ada pendapat fraksi. pendapat-pendapat fraksi dari hal itu baiknya samakan supaya kesamaan persepsi ini penting supaya nggak jadi polemik," tutup dia. (dtc)