Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Malang. Masa kampanye banyak dimanfaatkan pasangan calon untuk mengumbar janji. Lantas, bagaimana masyarakat bisa menagih janji-janji yang sudah disampaikan ketika mereka jadi?
Pilgub Jatim 2018, diiukuti 2 pasangan calon. Kedua paslon yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.
Dalam setiap kampanyenya di beberapa daerah, kedua paslon menjanjikan jika terpilih akan memperbaiki infrastruktur, pendidikan, hingga ke masalah ekonomi.
"Hal terpenting adalah bagaimana paslon yang sudah jadi atau terpilih benar-benar mewujudkan janjinya ketika mewujudkan janji politiknya Media atau sarana bagaimana masyarakat untuk menagih," ungkap Ketua Program Studi Magister Ilmu sosial universitas Brawijaya Wawan Sobari kepada detikcom, Rabu (7/3/2018).
Selama ini, kata dia, janji politik yang disampaikan tidak dibarengi dengan bagaimana masyarakat bisa mengetahui atau menagih janji tersebut.
"Kalau sementara ini belum ada, wadahnya apa, bagaimana cara menagihnya," beber Wawan Sobari yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ini.
Menurut dia, janji dalam kampanye itu normal, sebuah politik sehat dalam membangun demokrasi di kancah Pilkada. Karena janji atau kontrak politik disiapkan, jika paslon tersebut terpilih dan menjadi kepala daerah, selama lima tahun mendatang.
"Janji politik itu normal dalam kampanye, dan sehat sebagai bentuk demokrasi," terangnya.
Bahkan, kata Sobari, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, janji-janji politik bisa menjadi komponen dalam pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Menjadi komponen resmi dalam perencanaan RPJMD, janji atau kontrak politik paslon saat kampanye. Dan tentunya itu dirancang ketika menjabat lima tahun," tegasnya.
Akan tetapi, dalam sebuah janji politik tentunya harus mengarah kepada sesuatu yang riil. Sehingga mampu menggaet simpati masyarakat atau pemilih.
"Namanya jualan kan harus riil, dengan hanya sekedar janji. Tetapi lebih baik janji politik daripada kampanye hitam (hoaxs), atau terlalu ke arah popularitas, yang tentunya tak banyak memberi keuntungan kepada masyarakat," tandasnya. (dtc)