Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Koordinator Wilayah (Korwil) I Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut-NAD, menggelar dialog publik dengan tema “Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia". Diskusi digelar di Aula Gedung PKM GMKI Medan, Sabtu sore (9/3/2019) lalu.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima medanbisnisdaily.com, Senin (11/3/2019) disebutkan, dialog menghadirkan Komisioner Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak sebagai keynote speaker.
Dikatakan Barita, Pemilu lahir dari pancasila dan menjadi landasan utama dalam menciptakan demokrasi di negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan jawaban dari pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kedaulatan suatu bangsa ada pada rakyat.
“Kita butuh pemikiran yang objektif dalam politik. Jangan sedikit-sedikit kita laporkan. Lalu yang dilaporkan ini melaporkan juga. Ini bisa jadi negeri lapor melaporkan,” ujar Barita
Selain Barita, dialog publik juga menghadirkan anggota Bawaslu Sumut Henry Sitinjak dan Hardy Munthe, Komisioner KPU Medan Edy Sumartono dan seratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara.
Hardy Munthe menambahkan, pemuda dan GMKI harus mengkawal proses demokrasi ini dengan menggunakan sumber daya yang ada di organisasi.
Sementara Henry Sitinjak mengajak masyarakat fokus pada hak pilih masing-masing. Menurutnya, tidak ada artinya kalau masyarakat terus berkutat di permasalahan hukum dan mengabaikan apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih.
"Itu juga harus dipikirkan apakah kita masing-masing sudah terdaftar sebagai pemilih, jangan-jangan kita tidak bisa memilih karena bermasalah administrasi, ” terangnya.
Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut, Gito Pardede dalam sambutannya menyampaikan kondisi demokrasi pra 17 April 2019. Menurutnya banyak fenomena yang lahir dalam proses demokrasi. Di antaranya menciptakan persatuan bangsa bahkan bisa jadi menimbulkan konflik perpecahan. "Dialog publik kali ini akan menuntun kita untuk memaknai Pemilu sebagai sarana untuk memperkuat kondisi bangsa dan mewujudkan demokrasi yang berdaulat, " ujarnya.