Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumatera Utara tak kuasa menahan kekecewaannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, terutama kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Seorang ASN Pemprov Sumut bahkan mencurahkan kekesalannya lewat sepenggal kalimat yang dikirimkan lewat WhatsApp kepada wartawan, Jumat (03/03/2023).
"orang yg buat salah tidak dihukum apapun, malah orang yg tidak buat salah dihukum non job, ada apa sebenarnya?," begitu isi pesan itu.
Adapun ASN itu mengaku menjadi "korban" penonjoban Gubernur Edy Rahmayadi. Ia mengatakan dirinya bekerja dengan baik selama ini, bahkan loyal, militan ke organisasi Pemprov Sumut. Namun kenyataan harus dialaminya, ikut dalam barisan yang dinonjobkan.
Pesan kesal itu tidak terlepas dari sikap Gubernur Edy Rahmayadi yang pasang badan kepada bawahannya yang bersalah, yakni Kepala BKD Sumut, Safruddin.
Usai melantik 92 pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut, Kamis (02/03/2023) sore, Gubernur Edy Rahmayadi, menegaskan meskipun Kepala BKD Safruddin bersalah, namun dirinyalah yang bertanggung jawab.
"Saya minta maaf kepada rakyat Sumut atas kelemahan-kelemahan banyak saya ini," ujar Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprov Sumut, Arief S Tripiyono, dan Kepala BKD Sumut, Safruddin, Jumat sore.
Gubernur Edy Ramayadi, mantan Pangkostrad itu mengatakan tidak ada bawahan yang salah, tetapi dirinya selaku pimpinan dari bawahan lah yang salah.
"Ada kesalahan kesalahan yang dilakukan bawahan saya, tidak ada bawahan yang salah, yang salah adalah gubernur. Untuk itu saya minta maaf," ujar Gubernur Edy Rahmayadi.
Adapun kesalahan Kepala BKD Safruddin, yakni lolosnya 2 nama pejabat eselon IV pada pelantikan Selasa (21/02/2023) lalu. Padahal 2 pejabat itu diketahui sudah meninggal dunia.
Tak hanya itu, juga lolos nama yang pensiunan, serta ada seorang ASN yang sudah pensiun, namun diundang untuk mengikuti pelantikan pada Selasa tersebut.
Di bagian lain, ada seratusan pejabat eselon III dan IV yang malah nonjob. Selain karena imbas dari perampingan OPD, banyak juga pejabat nonjob dari OPD yang tidak kena perampingan. Sehingga disinyalir tak ada indikator logis atas penonjoban itu.
Perihal banyaknya pejabat eselon III dan IV yang nonjob, Gubernur Edy Rahmayadi menjelaskan adalah bagian dari perampingan OPD.
Namun begitu pun, ia mengatakan masih banyak lagi pos jabatan yang perlu diisi ke depan, termasuk dari faktor akumulasi pejabat yang pensiun setiap bulannya.
"Ini (pelantikan) akan terus berlanjut, Senin ada, lanjut lagi dan lanjut lagi, begitu seterusnya," ujar Gubernur Edy Rahmayadi.
Dalam kaitan pelantikan 92 pejabat eselon III dan IV pada Jumat sore itu, apakah sudah dipastikan tidak bermasalah lagi?.
Menurut Gubernur Edy Rahmayadi, penempatan pejabat itu diatur oleh Baperjakat. "Jadi begini, harusnya ada. Saya menyesuaikan dengan prosedur. Ini untuk eselon II, dia harus dilakukan dengan seleksi yang dinamakan Open Bidding. Untuk eselon III dan IV, administrator dan pengawas itu, dilakukan dengan Baperjakat, begitu prosedurnya," jelasnya.
"Jadi saya ikutin prosedur itu, dilaksanakanlah itu. Tapi memang spesial untuk yang sekarang ini dan kemarin, karena melengkapi likuidasi ada jabatan OPD itu yang dilikuidasi. Untuk itu menempatkan orang yang segera, baik eselon IV maupun III. Itu sebuah alasan untuk pembenahan," jelas Gubenrur Edy Rahmayadi lagi.
Begitu pun, Gubernur Edy Rahmayadi lagi-lagi mengatakan dirinyalah yang bersalah. "Tapi semua ini yang salah adalah gubernurnya. Masih ada lagi ini ke depan, untuk melengkapi organisasi. Jadi perubahan jabatan-jabatan yang harus segera," ujar Edy.
Namun Gubernur Edy Rahmayadi berhadap ada perbaikan pada pelantikan ke depan. "Kita belum cerita kualitas, untuk eselon III dan IV. Kita baru cerita kuantitas memenuhi organisasi itu ada yang mengawakinya. Mudah-mudahan kedepan ini akan terseleksi," pungkas Gubernur Edy Rahmyadi.