GELOMBANG demonstrasi kini mereda. Berubah menjadi suasana yang menyejukkan. Kita melihat wajah lain dari demokrasi. Aksi damai menggantikan kericuhan, bunga menggantikan batu, dan pelukan menggantikan benturan. Tidak ada lagi adu otot, yang ada adalah adu bahu. Massa aksi dan aparat bahu-membahu membersihkan sisa-sisa kerusakan.

Menegaskan bahwa bangsa ini sesungguhnya mampu memilih jalan damai, meskipun sempat terjerembab dalam ketegangan. Namun, kondisi kondusif seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan otomatis bertahan.

Ia membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan komitmen bersama untuk merawatnya. Sejarah menunjukkan, ketenangan politik dan sosial yang rapuh bisa sewaktu-waktu terguncang hanya oleh provokasi kecil atau ucapan yang melukai.

Harga Mahal dari Kekacauan
Kerusuhan yang terjadi dalam beberapa hari demonstrasi lalu meninggalkan pelajaran penting. Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kerugian akibat aksi anarki hampir mencapai Rp 900 miliar.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan realitas pahit yang harus ditanggung rakyat. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, atau membiayai program kesejahteraan masyarakat.

Kekacauan adalah kemewahan yang terlalu mahal untuk bangsa yang sedang berjuang memperkuat fondasi ekonominya. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan masa depan hanya karena kegagalan mengelola perbedaan.

Demokrasi memberi ruang untuk berbeda, tetapi tidak pernah melegalkan kehancuran. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menyalurkan aspirasi tanpa merusak sendi-sendi kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, tanggung jawab elite politik menjadi sangat besar. Publik mencatat bahwa beberapa partai politik memilih untuk menonaktifkan anggota legislatif yang dianggap menjadi pemicu ketegangan.

Patut diapresiasi, karena menegaskan bahwa perilaku wakil rakyat tidak bisa dilepaskan dari etika dan tanggung jawab moral.

Langkah itu seharusnya tidak berhenti pada sanksi sesaat. Demokrasi membutuhkan aktor-aktor politik yang matang, dewasa, dan mampu menahan diri.

Kemarahan rakyat tidak bisa dihadapi dengan emosi. Justru di situlah pejabat publik dituntut menunjukkan kebijaksanaan. Kata-kata yang melukai hanya akan memperbesar luka, sementara kata-kata yang bijak bisa menjadi obat yang meredakan.

Ada baiknya partai politik mulai mempertimbangkan cara-cara sistematis untuk memastikan kualitas mental dan emosional calon wakil rakyatnya.

Demokrasi yang Beradab
Merawat kondusivitas bukan berarti menutup ruang kritik. Demokrasi tanpa kritik hanyalah topeng kosong. Justru kritik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang sehat.

Namun, cara menyampaikan kritik harus beradab. Demonstrasi seharusnya menjadi ruang artikulasi gagasan, bukan arena untuk menghancurkan fasilitas publik atau melukai sesama.

Begitu pula aparat keamanan. Menghadapi demonstrasi tidak bisa hanya dengan pendekatan kekerasan. Sikap represif justru berpotensi memperbesar amarah rakyat.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan persuasif, komunikasi yang terbuka, dan sikap humanis. Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat takut bersuara, tetapi ia juga tidak akan sehat jika suara rakyat berubah menjadi anarki.

Dalam banyak literatur, demokrasi yang matang ditopang oleh budaya dialog. Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur elektoral, melainkan sebuah “ruang publik deliberatif” di mana perbedaan dipertemukan melalui percakapan yang rasional.

Indonesia, dengan keragaman budaya dan modal sosialnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan demokrasi deliberatif. Tantangannya adalah bagaimana semua pihak mau belajar mendengar, bukan hanya pandai berbicara.

Momen ketika massa aksi dan aparat berpelukan serta bersama-sama membersihkan sisa-sisa kerusuhan adalah simbol penting. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini mampu menyalakan harapan bahkan di tengah luka.

Simbol kebersamaan itu harus dijadikan titik balik, bahwa demokrasi bisa dirawat dengan cara yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.

Kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Setiap tindakan destruktif, sekecil apa pun, pada akhirnya merusak rumah kita sendiri.

Karena itu, tanggung jawab menjaga kondusivitas adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang adil, aparat harus menjaga keamanan dengan humanis, politisi harus menahan diri dari retorika yang memecah belah, dan rakyat harus menyampaikan aspirasi secara damai.

BACA JUGA: Program MBG: Jangan Curi Hak Pendidikan Anak Bangsa!

Menjaga Harapan
Menjaga kondusivitas dan merawat demokrasi bukan pekerjaan instan. Ia adalah proses panjang yang penuh tantangan. Demokrasi Indonesia masih muda, masih mencari bentuk idealnya.

Jalan yang ditempuh sering kali berliku, penuh godaan untuk kembali pada pola lama: otoritarianisme di satu sisi, atau kebebasan tanpa batas di sisi lain.

Tetapi justru di sinilah ujian bangsa ini. Apakah kita mampu membuktikan bahwa demokrasi bisa berjalan beriringan dengan stabilitas?

Apakah kita bisa menunjukkan bahwa demokrasi bisa menjadi jalan untuk kesejahteraan, bukan hanya ajang perebutan kekuasaan? Jawabannya ada pada sejauh mana kita bersedia merawat kondusivitas.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, demokrasi yang gagal merawat stabilitas justru membuka jalan bagi krisis panjang.

Sebaliknya, negara-negara yang berhasil menjaga kondusivitas mampu menjadikan demokrasi sebagai fondasi pembangunan. Indonesia harus belajar dari pengalaman itu. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.

Kondusivitas yang lahir pasca-demonstrasi ini harus kita lihat sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Ia adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa demokrasi bukanlah pertarungan tanpa aturan, melainkan sebuah jalan menuju kebersamaan.

Menjaga kondusivitas berarti merawat harapan. Harapan bahwa perbedaan tidak harus berakhir pada permusuhan. Harapan bahwa kritik bisa disampaikan tanpa merusak. Harapan bahwa elit politik bisa lebih bijak, aparat bisa lebih humanis, dan rakyat bisa lebih dewasa.

Jika kita mampu menjaga harapan itu, maka demokrasi Indonesia akan semakin matang. Dan di atas fondasi demokrasi yang sehat, bangsa ini bisa terus melangkah maju, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kita semua hidup bersama dengan damai. Karena itu, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik: menjaga kondusivitas, merawat demokrasi, demi Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih bermartabat.

====
Penulis Akademisi. Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Padang
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com