MUNDUR itu langkah maju, apalagi di masa setiap orang ingin menjadi yang terdepan. Mundur itu menceritakan banyak hal. Boleh sebagai simbol bahwa ia tak mampu. Boleh juga simbol bahwa ia sudah mengaku kalah, juga salah. Boleh bentuk lain dari menyerah. Boleh bentuk lain dari: cukup sampai di sini.

Jepang adalah negara maju. Banyak pejabatnya mundur jika tak mampu. Banyak yang mampu tetapi ketahuan punya skandal. Maka, atas nama etika, ia mundur. Di negara kita yang menjemput kemajuan, mundur belum bagian tradisi. Mereka masih selalu ingin maju.

Etika dan persoalan belakangan dulu. Yang penting: gas sampai mentok. Pernah memang pejabat tinggi kita mundur berjamaah. Itu pada 20 Mei 1998. Presiden Soeharto jadi pusing. Ia merasa dikhianati. Akhirnya, Soeharto juga mundur. Sebenarnya dimundurkan.

Ada tekanan politik jalanan. Politik jalanan memang terkadang menjadi demokrasi paling paripurna. Kita ketahui, demokrasi adalah bersuara. Tetapi, bukan sebatas bersuara. Demokrasi juga mendengarkan. Namun, seringkali pejabat tidak mendengarkan.

Masyarakat protes. Suaranya pelan. Mungkin masih riak-riak. Lewat media sosial. Lewat pesan berantai. Banyak kanal. Sering tak didengar. Diulangi lagi, tak kunjung didengar. Suara pun diteriakkan. Demokrasi menjadi bising. Terkadang memang harus bising dan berisik.

Telinga pejabat akhirnya terbuka. Mereka tidak tuli lagi. Lalu, terjadilah demokrasi dari jalanan: didengarkan. Demokrasi memang begitu: aku bersuara, kamu harus mendengarkan. Lalu, mengapa pejabat tinggi Humbang Hasundutan kompak mundur? Hanya mereka yang tahu.

Tetapi, desas-desus mulai beredar. Desas desus bukan kebenaran. Tetapi, desas-desus juga bagian dari bunyi. Ia juga bagian dari suara. Kita perlu mendengar suara itu. Betulkah atau hanya gosip. Ada yang bilang mereka tak sanggup. Tak sanggup itu bisa banyak hal.

BACA JUGA: Bupati Oloan Nababan: Membangun Bungus dari Hati

Tak sanggup mengikuti ritme pimpinan yang terlalu gesit? Boleh jadi. Tak sanggup bersandiwara? Mungkin juga. Tak sanggup dikhianati karena merasa berkeringat selama pilkada, sementara yang tak berkeringat malah dapat panggung hanya karena ini dan itu? Entahlah.

Ada juga riak-riak lain. Tak sanggup membayar. Di negara kita, jabatan memang banyak ditimbang. Kasihan sekali. Ini saya yakin hanya spekulasi. Yakin sekali. Tetapi, kalau terlalu banyak, spekulasi bisa menjadi indikasi. Toh, semua keresahan berawal dari spekulasi.

Tanpa komunikasi yang ajek, spekulasi bisa berubah jadi huru-hara. Bupati Pati seharusnya bisa tenang. Tetapi, kemarahan rakyat bisa cepat menggumpal. Rakyat memang tengah mudah untuk dinyalakan. Mereka sedang membara meski tenang. Hanya menunggu minyak.

Mereka sedang menunggu situasi. Ada saja pemantik, mereka bisa langsung tancap gas karena naiknya pungutan. Naik PBB misalnya. Naik harga. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Intinya, rakyat sedang menyinpan bara. Mereka gampang tersulut. Gampang sekali.

Wali Kota Prambuli, misalnya, kini punya pikiran lain. Sebelumnya ia tenang. Tetapi perkara memecat kepala sekolah, ia mulai pening. Kabarnya ia mulai disasar pemeriksaan. Tenaga dan konsentrasiya menjadi terbagi-bagi. Kita harus melihat referensi lain. Nepal misalnya cepat membara.

Padahal sebelumnya tenang. Artinya, tenang bukan berarti damai. Ia hanya menunggu pemantik. Semula dari media sosial. Dari obrolan di kedai. Hanya desas desus. Jika desas desus ini terbukti, masyarakat bisa marah. Jika tak terbukti, masyarakat pasti simpati.

Dalam hal ini, masyarakat hanya butuh bukti. Yang pasti, mundur itu adalah anomali. Apalagi jika lebih dari satu. Ada apa? Namun, banyak pejabat yang tidak bisa bekerja gesit. Jika bertemu yang gesit, mereka jadi tahu diri. Mundur jadi pilihan. Daripada dipecat? Begitukan? Atau, begitukah?

====
Penulis warga asli Humbang Hasundutan, aktif menulis di berbagai media massa sejak 2012.

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com