Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu.
KPU Labuhanbatu prank badan adhok. Sejumlah kegiatan pelaksanaan tahapan pemilihan umum telah dilaksanakan ditingkat PPK, PPS maupun Pantarlih.
Namun, sejumlah kegiatan tersebut nyaris tidak memiliki anggaran. Padahal, sejak awal telah disampaikan bahwa berbagai keperluan, semua itu ditanggung anggarannya.
Hal itu memberi kesan KPU Labuhanbatu mempermainkan petugas Pemilu 2024 di tingkat badan adhok.
Seperti halnya disampaikan sejumlah PPS di Kecamatan Bilah Barat, Sabtu (1/4/2023), pasca perekrutan Pantarlih bertugas untuk Coklit daftar pemilih, maka dilaksanakan pelantikan dan Bimtek.
Tetapi, pelaksanaan pelantikan dan Bimtek Pantarlih yang dilakukan oleh masing-masing PPS, sama sekali tidak memiliki anggaran.
Tidak sampai di sana, sebelum Bimtek, juga digelar apel siaga secara nasional. Lagi-lagi, kegiatan itu pun tidak memiliki anggaran secuilpun.
"Padahal sudah dikabarkan untuk pelantikan, Bimtek ada anggarannya," beber mereka.
Belum selesai ditahap itu, Pantarlih yang sejak awal telah diberitahukan bahwa honor mereka sebesar Rp 1 juta sebulan dengan masa kerja 2 bulan, juga terkesan kena kibuli.
Sebab, informasi bahwa besaran honor per bulannya itu, juga ditambah dengan uang transpor dan biaya paket internet mencapai Rp 500 ribu.
Belakangan, bantuan transpor dan uang paket, tidak kunjung cair.
"Jadinya, kami di tingkat PPS yang kena imbasnya. Kami khawatir Pantarlih menganggap uangnya kami tahan," ujar mereka lagi.
Rasa penat dengan janji yang dirasakan penyelenggara setingkat badan adhok, tidak berhenti. Sebab, PPS saat ini sedang melaksanakan verifikasi faktual (Verfak) dukungan bakal calon anggota DPD.
Hingga memasuki tahap kedua verifikasi faktual itu, tidak ada kejelasan baik dari PPK maupun dari KPU apakah terdapat anggaran yang ditampung untuk kegiatan verfak.
Lagi-lagi, badan adhok harus melaksanakan tahap demi tahap Pemilu tahun 2024. Kemarin, baru saja setingkat PPS melaksanakan rapat pleno terbuka hasil pemuktahiran daftar pemilih. Nasibnya sama, tidak ada dukungan anggaran.
Menurut sejumlah PPS, mereka berharap PPK maupun KPU jika menyampaikan informasi khususnya berkaitan dengan anggaran, sebaiknya sesuai dengan apa yang diucapkan.
"Karena, bisa jadi yang tertekan kami di PPS atau setingkat PPK. Contohnya uang transport Pantarlih, uang verfak atau biaya lainnya. Kalau tidak ada, kami yang kena kejar-kejar," tuturnya.
Ketua PPK Bilah Barat, Martin Nasution ketika dikonfirmasi tidak banyak memberikan tanggapan dan ia menyarankan kalau persoalan tersebut ditanyakan ke KPU Labuhanbatu.
"Konfirmasi ke KPU (Labuhanbatu) ya," kata Martin saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (2/4/2023).
Sementara itu, Kordiv Teknis Penyelenggara KPU Labuhanbatu, Ahmad Rifai Harahap dan Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi ketika dikinfirmasi belum memberikan komentar apapun terkait persoalan anggaran d itingkat badan adhok tersebut.