SAAT pemerintah  mau mengambilalih penuh PT Inalum  sewaktu  kontrak dengan Jepang  hampir berakhir  di penghujung 2013 selalu terdengar  pertanyaan:  apakah perusahaan itu menjadi lebih baik atau justru sebaliknya nanti? Tapi alasan nasionalisme membuat banyak  kalangan tak peduli dengan jawabannya, yang penting  take-over dulu perusahaan itu. Persoalan lain belakangan saja. Eh, sekarang di Sumatera Utara  mulai muncul  jawaban atas pertanyaan itu:  agaknya  Inalum  lebih baik  saat dikelola oleh konsorsium  perusahaan Jepang.

Pengakuan itu semakin sering digumamkan orang Sumut belakangan ini. Pemicunya  pengelola Inalum bersikeras  menolak  membayar  tagihan  pajak  Air Permukaan  Umum (APU)  dari Pemerintah Provinsi Sumut   sebesar   Rp477, 663 miliar  untuk periode  November 2013 – September 2014.  Mereka hanya mau membayar Rp32 miliar saja  berdasarkan penghitungan yang  ditafsirkan sendiri dari metode penghitungan  pajak  dalam Peraturan Gubernur Sumut Nomor 24 tahun 2011,  yaitu pajak produksi listrik dari penggunaan air Danau Toba sekira Rp75/kwh.  Maka  mereka beranggapan  pajak APU yang wajib dibayar Inalum hanya hanya Rp32 miliar karena produksi listrik dari pembangkit Sigura-gura hanya  3,86 miliar kwh dalam masa periode  tagihan tersebut.

Ya, memang  dalam pasal 9 ayat 3  Peraturan Gubernur Sumut  tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air  itu disebutkan khusus penetapan harga dasar air untuk pemanfaatan pembangkit listrik Rp75/kwh. Tetapi  tarif itu hanya untuk listrik yang  dihasilkan guna kepentingan umum, sedang untuk industri dan perumahan ditetapkan lebih tinggi sesuai   Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang  menjadi acuan Pergub Nomor 24 tahun 2011 tersebut.

Karena itu, menurut perhitungan Pemprovsu melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut tagihan pajak APU Inalum  mencapai Rp477,663 miliar.  Soalnya,  listrik perusahaan yang kini sudah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut hanya sedikit  dijual ke PLN untuk kepentingan umum, lebih banyak digunakan untuk  (industri) peleburan aluminium dan pemukiman  kompleks karyawan Inalum  sendiri, yang dayanya  masuk golongan komersial.

Ah, kalau Inalum mengacu aturan main tersebut pasti perbedaan perhitungan tak akan terjadi. Konon pula, Inalum sudah sepenuhnya milik Indonesia, jadi sepatutnya  memberi kontribusi maksimal bagi Sumut yang telah merelakan sumber daya alamnya dieksploitasi oleh perusahaan itu. Toh, semasa dalam penguasaan Jepang saja perusahaan itu memberikan annual fee sebesar  Rp75 miliar per tahun untuk Sumut, maka tak patut rasanya setelah menjadi BUMN  kontribusinya justru menurun tinggal  Rp32 miliar saja dalam bentu pajak APU. Namun  jika Inalum tetap bersikeras juga,  mungkin tak ada salahnya perusahaan itu ditawarkan saja kembali ke Jepang. Pihak Negara Matahari Terbit itu agaknya lebih menghargai Sumut sebagai pemilik Danau Toba dan lokasi perusahaan, ketimbang  pengelola  saat  ini.